Kemenperin Dorong Sinergi Pelaku Usaha dengan Kurikulum SMK

Kementerian Perindustrian bersinergi dengan para pelaku usaha, asosiasi dan stakeholder terkait dalam mendorong pertumbuhan industri.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com 03 Maret 2019  |  07:42 WIB
Kemenperin Dorong Sinergi Pelaku Usaha dengan Kurikulum SMK
Airlangga Hartarto - Antara

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Perindustrian bersinergi dengan para pelaku usaha, asosiasi dan stakeholder terkait dalam mendorong pertumbuhan industri.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu strategi prioritas dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor manufaktur dalam negeri.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan melalui kegiatan pendidikan vokasi yang link and match dengan industri, pemerintah mengajak para pengusaha untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan SDM industri kompeten. Ini akan menjadi prototipe, ke depan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri.

"Kurikulum di SMK, terlebih dahulu melihat kebutuhan industri," kata Airlangga dalam siaran pers, Sabtu (2/3/2019).

Pernyataan tersebut disampaikan saat melakukan pertemuan dengan para pelaku industri, di Rancamaya, Bogor. Forum tersebut dihadiri oleh 230 direksi dan pimpinan, 147 perusahaan yang terdiri dari pelaku di sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) serta Industri Agro. Forum itu juga diikuti oleh 20 asosiasi.

Dia menambahkan dengan insentif super deductible tax, perusahaan yang terlibat dalam program pendidikan atau berinvestasi untuk vokasi akan mendapatkan potongan pajak hingga 200%. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan memberikan bantuan senilai Rp1 miliar untuk SMK, pemerintah akan memberikan potongan pajak hingga Rp2 miliar dalam 5 tahun. 

“Ini merupakan win win solution. Di satu sisi, pemerintah dibantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMK. Di sisi lain, industri bisa mendapatkan tenaga kerja yang kemampuannya sesuai dengan kebutuhan. Sampai akhir tahun 2019, program ini ditargetkan dapat melibatkan 2.685 SMK dan 750 perusahaan," ujarnya. 

Fasilitas super deductible tax juga diberikan bagi industri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk inovasi yang besarnya bisa mencapai 300%. Ini sejalan dengan langkah prioritas selanjutnya dari pemerintah. Ketika infrastruktur sudah dibangun, selanjutnya pemerintah menggenjot SDM. 

Airlangga menuturkan kegiatan litbang sangat memerlukan keterlibatan industri. Menurutnya, sambil menunggu pemerintah mengalokasikan anggaran 2% untuk litbang, industri sudah bisa mulai menghasilkan inovasi sesuai dengan sektornya masing-masing. 

Pemerintah akan mendukung penuh dan memfasilitasi kerja sama dengan pihak terkait. Kemudian, dalam menyiapkan SDM industri di era perekonomian digital, Kemenperin mendapatkan tambahan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp1,78 triliun. 

Anggaran tersebut disalurkan untuk program pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi menuju dual system, pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri, serta pengembangan link and match SMK dan industri. 

Selain itu, untuk menjalankan pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3in1 (pelatihan-sertifikasi-penempatan kerja) bagi 72.000 orang, pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikat kompetensi, serta pembangunan SDM industri sebagai antisipasi industri 4.0.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kemenperin, smk

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top