Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan mega proyek mass rapid transit (MRT) telah menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
Hal itu disebutnya saat melakukan inspeksi dan sekaligus mencoba kereta MRT dengan rute Bundaran HI - Lebak Bulus dan sebaliknya pada Senin (25/2).
Dengan pelaksanaan K3, lanjutnya, juga menjamin keamanan dari proyek yang sedang dibangun tersebut.
Minimnya dan bahkan tak ada kecelakaan kerja selama proses pembangunan MRT berlangsung menunjukkan bahwa kerja dan proses pembangunan melalui prosedur yang sesuai dan berstandar.
"Ini persiapannya sudah 99% dan yang terbaik pengutamaan K3. Kami sudah sering lakukan inspeksi di proyek ini dan tak ada masalah. Kami apresiasi itu," ujarnya di sela-sela tinjauan.
Menurutnya, bisnis transportasi sebagian besar merupakan bisnis keamanan sehingga pengutamaan K3 itu menjadi penting. Apabila proyek tersebut tidak mengutamakan K3, maka kredibilitasnya pun patut dipertanyakan.
Hanif menambahkan dengan adanya MRT di Indonesia terutama di Jakarta memberikan multiplier yang terutama pada penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan bisa menghidupkan ekonomi di sekitar jalur MRT.
Penyerapan tenaga kerja MRT diperkirakan mencapai 10.000 orang sejak MRT pertama kali dibangun, yakni 2014. Saat ini sebanyak 500 karyawan bisa mempersiapkan sebaik mungkin rencana pengoperasian yang dijadwalkan Maret 2019.
"500 dan melalui vendor seperti security dan cleaning service sekitar 1.100 an, saya pikir itu efektif. Pekerja MRT ini akan lebih banyak nanti saat operasi. Terlebih juga akan ada tahap selanjutnya pembangunan MRT," kata Hanif.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Mass Rapit Transit (MRT) Jakarta William Sabandar menuturkan saat ini total pegawai mencapai 500 orang dimana 350 pegawai terlibat langsung dalam pembangunan dan sisanya berada di kantor pusat.
Dia menegaskan seluruh pegawai PT MRT merupakan warga negara Indonesia (WNI). Untuk tenaga kerja asing yang berasal dari Jepang hanya bertugas sebagai konsultan dalam pembangunan.
"Semua WNI, enggak ada asing. Kalau ada itu konsultan dari Jepang, hanya untuk pendampingan saja," ucapnya.
