Masuk Tahun Politik, Negosiasi RCEP Dikebut

Tahun 2019 menjadi tahun politik bagi sebagian besar negara peserta RCEP seperti Thailand, Australia, India, dan Indonesia.
Yustinus Andri DP
Yustinus Andri DP - Bisnis.com 25 Februari 2019  |  11:25 WIB
Masuk Tahun Politik, Negosiasi RCEP Dikebut
Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Negara anggota Regional Comprehensive Economic Patnership (RCEP) akan mempercepat penyelesaian negosiasi pakta kerja sama tersebut pada tahun ini, kendati beberapa  negara sedang memasuki tahun politik.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan, guna mewujudkan target tersebut, negara anggota sepakat tahun ini akan lebih banyak dilakukan pertemuan intersesi khususnya kelompok kerja/sub krlompok kerja/satuan tugas. 

“Tahun 2019 menjadi tahun politik bagi sebagian besar negara peserta RCEP seperti Thailand, Australia, India, dan Indonesia. Namun, seluruh negara peserta harus melanjutkan komitmennya untuk mencapai target penyelesaian tahun ini,” ujarnya, seperti dikutip dari keterangan resminya, Senin (25/2/2019).

Iman menambahkan, RCEP merupakan perundingan yang monumental bagi Indonesia. Pasalnya  dalam perundingan pakta kerja sama ekonomi komprehensif tersebut, Indonesia merupakan negara penggagas. 

Menurutnya, jika pakta perdagangan bebas ini berhasil terwujud, salah satu blok ekonomi terbesar di dunia akan tercipta. Cakupan RCEP bisa mencapai sepertiga perekonomian dunia atau setengah dari populasi global.

Iman menyebutkan negara-negara yang tergabung dalam RCEP diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang signifikan dan bersama-sama menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia.

Adapun, isu yang masih dinegosiasikan dalam putaran perundingan RCEP a.l. perdagangan barang, aturan asal barang, perdagangan jasa, investasi, perdagangan elektronik, kekayaan intelektual, isu hukum dan institusional, jasa keuangan, jasa telekomunikasi, dan pengamanan perdagangan.

“Dengan ditandatanganinya perjanjian, Indonesia akan mendapatkan manfaat, yakni peningkatan akses pasar, investasi, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam rantai pasok kawasan yang berujung pada peningkatan ekspor yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Saat ini perundingan RCEP  yang memasuki putaran ke-25 sedang digelar di Nusa Dua, Bali pada 9—28 Februari 2019. Perundingan kali ini melibatkan seluruh Kelompok Kerja, Sub Kelompok Kerja, dan Satuan Tugas.

“Sebagaimana mandat kepala negara anggota RCEP pada bulan November 2018 untuk menyelesaikan perundingan pada 2019, para perunding diharapkan memberikan kontribusinya secara maksimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan untuk putaran ini. Para perunding juga  wajib memiliki mandat dari negaranya untuk dapat memutuskan berbagai isu dalam mencapai target tersebut,” lanjutnya.

Perundingan ini dihadiri 16 negara anggota yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Singapura, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Sebagai tindak lanjut, pada Maret mendatang akan diselenggarakan pertemuan intersesi menteri RCEP di Siem Reap, Kamboja.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
rcep

Editor : Demis Rizky Gosta

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup