Bisnis.com, BANDUNG – PT Kereta Api Indonesia (KAI) menawarkan moda transportasi kereta rel diesel (KRD) Tegalluar-Cimekar sebagai KA penyambung kereta cepat Jakarta—Bandung, jika realisasi proyek LRT Bandung Raya molor.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik mengatakan secara tidak langsung KAI sebenarnya terlibat dalam proyek LRT Bandung Raya melalui PSBI, yang saat itu ikut terlibat dalam pembahasan finance business case (FBC) yang akan dimasukan dalam PPP Book.
Dedi menambahkan KAI menawarkan pada Pemprov, guna mengantisipasi keterlambatan pembangunan LRT Bandung Raya, untuk moda transportasi penyambung kereta api cepat ke dalam wilayah Kota Bandung menggunakan kereta diesel yang tersambung dari Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung ke Stasiun Cimekar, Kota Bandung.
“Cimekar-Tegalluar itu lebih dari 500 meter. Kita set sentralnya di Tegalluar untuk kereta eksisting sekarang menggunakan double track yang berhentinya di Laswi, Kota Bandung. Jadi ini bisa melayani konektifitas kereta api cepat,” tuturnya di Gedung Sate, Bandung, Jumat (22/2/2019)..
Usulan PT KAI ini dianggap paling realistis menjadi konektivitas kereta api cepat. Cimekar sendiri menurtnya bisa dikembangkan sebagai transit oriented development (TOD) diluar Tegalluar yang menjadi TOD kereta api cepat. “Cimekar itu kan bisa dimanfaatkan sebagai penghubung kereta api konvensional ke kereta api cepat, orang Tasikmalaya mau naik kereta api cepat bisa dari Cimekar,” ujarnya.
Laswi sendiri tepat berada di aset Wika Realty yang memungkinkan menjadi TOD bagi LRT Bandung Raya. Namun keterlibatan dua BUMN ini menurut Dedi dalam perusahaan patungan nanti dalam porsi kecil mengingat Pemprov dengan nilai aset yang dimiliki memiliki posisi lebih dominan. “Dibuka untuk konsorsium, tapi yang jelas minoritas,” katanya.
Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil akan segera berkirim surat ke Bappenas untuk mengusulkan agar proyek LRT Bandung Raya bisa masuk dalam PPP Book. Sementara outline business case (OBC) dan FBC akan dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. “Terutama terkait kajian fiscal daerah, skemas investasi serta demand,” ujarnya.
PSBI menurutnya mengusulkan karena LRT memakai skema KPBU dari sisi waktu tidak tepat, karena itu diusulkan agar konektifitas menggunakan kereta konvensional dari TOD Tegalluar ke Cimekar dilanjutkan ke Kota Bandung. “Konsekuensinya harus ada pembebasan lahan untuk double track,” paparnya.
