Bisnis.com, JAKARTA — Kendati mengalami surplus pasokan jagung, pemerintah masih saja membuka keran impor, sehingga menambah suplai di dalam negeri. Mengapa polemik pasokan dan konsumsi jagung ini bisa terjadi?
Forum Komunikasi Petani & Pengepul Jagung Nusantara (FKPPJN) berpendapat, polemik sektor jagung disebabkan oleh abu-abunya data, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Akibatnya, walaupun mengalami surplus pasokan, harga jagung tetap menjulang, dan pemerintah masih membuka keran impor.
“Datanya abu-abu semua, baik suplai atau permintaan, tidak bisa dipegang. Pabrik pakan ternak juga tidak mau buka data kebutuhan jagungnya,” tutur Presiden Direktur FKPPJN Robert Kurniawan kepada Bisnis.
Perihal data surplus pasokan jagung, menurutnya ada sebagian yang dipakai atau dijual oleh petani, sehingga tidak termonitor di dalam data pemerintah. Misalnya, petani memasarkan jagung ke sesama warga desa untuk diolah sebagai pakan ternak mini.
Selain itu, seperti di Nusa Tenggara Timur, jagung digunakan untuk konsumsi sendiri. Masyarakat setempat juga mengolah jagung menjadi tepung dan gula, sehingga memiliki nilai komersial yang lebih tinggi.
“Jadi kalau kami pesan 10 ton jagung, yang sampai bisa 5 ton, karena dia pakai sendiri dan dijual di antara warga. Harga ke kami misalnya Rp4.000—Rp5.000 per ton, sedangkan ke warga bisa Rp7.000 per ton. Ini kan lebih menguntungkan,” paparnya.
Untuk mengatasi polemik jagung, sambung Robert, harus ada peningkatan persediaan sarana produksi dan setelah panen. Dengan pasokan yang meningkat dan terjaga, diharapkan harga jagung dapat stabil serta turut menyeimbangkan harga ayam dan telur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
