Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut mendalami isu kenaikan tarif Surat Muatan Udara (SMU), meskipun persoalan kisruh kenaikan tarif kargo udara yang melibatkan Asperindo dengan maskapai penerbangan tersebut sebelumnya dikabarkan sudah dianggap selesai.
Pasalnya, seusai pertemuan pertemuan tertutup antara Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) dengan maskapai penerbangan, terutama Garuda Indonesia yang difasilitasi Kemenhub, Jumat (8/2/2019), ternyata Kemenko Perekonomian masih menggelar pertemuan dengan kedua belah pihak.
Menurut informasi yang dihimpun Bisnis, Kemenko Perekonomian masih menggelar pertemuan dengan masing-masing pihak yang terkait itu, yakni maskapai penerbangan dan juga Asperindo, pada pekan lalu untuk mendalami polemik tersebut.
Kemenko Perekonomian diketahui menggelar rapat dengan maskapai penerbangan selaku pihak yang menaikkan tarif kargo udara, dan juga Kemenhub sebagai kementerian terkait pada Rabu (13/2/2019). Kemudian sehari setelahnya yakni Kamis (14/2/2019) juga menggelar pertemuan dengan Asperindo.
Bambang Adi Winarso, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian saat dikonfirmasi Bisnis akhir pekan lalu membenarkan adanya pertemuan dengan sejumlah pihak terkait kenaikan tarif kargo udara tersebut.
"Iya ada, baru mendalami isu utama kenaikan tarif SMU atau kargo udara," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (17/2/2019).
Menurut Bambang, pada pertemuan dengan maskapai, dikatakan bahwa tarif SMU diklaim masih di bawah biayanya sehingga tarif dinaikkan.
"Kata mereka [maskapai] kenaikan biaya karena kenaikan harga avtur dan kenaikan kurs valas terhadap rupiah," ujarnya.
Oleh sebab itu, kata dia, kenaikan tarif SMU tersebut lebih untuk survival industri penerbangan. "Terlalu lama nggak disesuaikan, padahal harga avtur naik sudah lama. Itu masalahnya," ujarnya.
Wakil Ketua Asperindo Budi Paryanta saat dikonfirmasi Bisnis juga membenarkan bahwa pekan lalu ada pertemuan dengan Kemenko Perekonomian. Namun demikian, dirinya mengatakan bahwa pada pertemuan itu masih belum menghasilkan solusi apapun terkait kisruh kenaikan tarif kargo udara tersebut.
"Iya hanya menyampaikan persoalan apa saja yang ada dilapangan terkait pertemuan sebelumnya dengan Kemenhub. Kemarin itu Pak Deputi 5 Kemenko ingin update saja apa yang terjadi. Tapi tidak ada solusi apa apa dari beliau," tegasnya.
Pihaknya mengaku sudah mengajukan sejumlah usulan agar bisnis Asperindo tidak semakin terbunuh dengan adanya kenaikan tarif kargo udara itu, namun pihaknya melihat belum ada keberpihakan dari pemerintah.
"Ya kami sudah usulkan banyak hal tapi kalau tidak ada keberpihakan dari pemerintah ya terpaksa kami terima saja apa yang ada, karena teriak teriak seperti apa tidak di dengar," ujarnya.
Meskipun demikian, pihaknya sangat berharap ada keberpihakan dari pemerintah terkait kisruh kenaikan tarif kargo udara tersebut. "Ya kalau kami akan berjuang ke semua lini, kami sampaikan semua, tapi masih ga ada solusi. Ya intinya kami harap terbuka mata hatinya pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya diketahui bahwa, pada awal bulan lalu tersebar kabar tentang adanya wacana untuk melakukan boikot penggunaan kargo udara oleh Asperindo lantaran adanya kenaikan tarif kargo udara dari maskapai penerbangan yang dinilai sangat memberatkan pelaku usaha jasa logistik tersebut.
Asperindo mengeluhkan tarif kargo yang naik sampai 6 kali sejak Juli 2018 dan bahkan untuk sejumlah rute penerbangan tertentu kenaikannya mencapai kisaran 300%. Pihaknya bahkan sampai ingin bertemu Presiden untuk mengadvokasikan keberatan tersebut.
Namun demikian, usai ada pertemuan tertutup yang difasilitasi Kemenhub pada 8 Februari 2019, tersebut keduanya sepakat untuk 'berdamai' atas kekisruhan tersebut.
"Pemerintah memfasilitasi supaya ini jangan sampai ada kegaduhan, dan kita sudah sepakat, tidak ada masalah," ujar Sekjen Asperindo, Amir Syarifuddin belum lama ini.
Ketika itu, usai pertemuan, VP Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan menuturkan latar belakang kenaikan tarif kargo tersebut. Katanya, harga sebelumnya dinilai terlalu rendah, dan sudah tidak bisa menutupi biaya yang ada.
Menurutnya, antara lain adanya kenaikan harga BBM jenis avtur Januari-Desember 2018 sebesar 39% dan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) secara tahunan mendekati 13%.
Sementara itu, pembayaran sewa pesawat dan pemeliharan termasuk suku cadang menggunakan dolas AS. Selain itu, maskapai dihadapkan pada kenaikan biaya kebandarudaraan dan navigasi antara 10%--13%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
