Pacu Daya Saing, Ini Rencana Kementerian Perhubungan Pada 2020

Kementerian Perhubungan merencanakan peningkatan daya saing dalam rencana kerja anggaran (RKA) 2020.
Rinaldi Mohammad Azka | 13 Februari 2019 17:31 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan pengarahan ketika membuka kegiatan penyusunan pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 dalam aplikasi e-Planning di Kantor Kemenhub Jakarta, Rabu (13/02/2019). - ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan ingin fokus dalam meningkatkan daya saing dalam rencana kerja anggaran (RKA) 2020.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan pihaknya ingin pembangunan infrastruktur yang dilakukan kementeriannya memaksimalkan kemanfaatan dari pembangunan tersebut.

"Tahun ini praktis rencana jangka panjang itu banyak yang tercapai [selama 2014-2019]. Oleh karennya, kami ingin menjadikan pekerjaan-pekerjaan pembangunan di Kemenhub memikirkan maksimalisasi kemanfaatan. Benar-benar dikaji pemanfaatannya," terangnya seusai memberikan pengarahan RKA 2020 di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Pada 2045, Menhub menegaskan Indonesia akan menjadi negara terbesar ke-4 di dunia dari sisi ekonomi, sehingga sejak saat ini harus ada upaya yang luar biasa di seluruh sektor untuk mencapai visi tersebut.

Budi Karya ingin membuktikan bahwa Indonesia dapat bersaing dengan negara lain, terutama di sektor transportasinya.

"Keberhasilan [Bandara] Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, [pelabuhan] Tanjung Priok, pembangunan MRT [Moda Raya Terpadu] ini menjadi satu bukti bahwa kemampuan bangsa Indonesia bila mau dan bersedia sama baiknya dengan negara lain," tegasnya.

Pada 2020, Kemenhub akan menerapkan Internet of Thing (IoT) dalam proses penyusunan RKA dengan format e-planning sehingga dapat terintegrasi dan mengurangi kesalahan manusia dalam perencanaan.

"Kami harap rencana itu menjadi rencana yang baik yang memiliki jiwa atau passion sebagai satu kementerian yang ingin bersaing menjunjung tinggi persiangan kita antarnegara," terangnya.

Sepanjang 2014--2019, kebutuhan alokasi anggaran dalam rangka memenuhi Renstra Kementerian Perhubungan sebesar Rp347,18 triliun, tetapi APBN Pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp252,83 triliun, sehingga masih terdapat financial gap sebesar Rp94,35 triliun.

Kemenhub melakukan langkah mengatasi selisih pendanaan tersebut dengan pendanaan alternatif melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), peningkatan peran BUMN,  Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA) dan investasi swasta mumi untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi.  

Tag : kemenhub
Editor : Hendra Wibawa

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top