Aksi Kontraproduktif Industri Sawit: DPR Minta Pemerintah Tegas Terhadap Greenpeace

DPR Minta Pemerintah Tegas Terhadap Aksi Kontraproduktif Industri Sawit Termasuk Greenpeace
Pandu Gumilar | 05 Februari 2019 00:32 WIB
Petani memindahkan kelapa sawit hasil panen ke atas truk di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/4/2018). - JIBI/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA - DPR menilai pemerintah perlu menindak tegas Greenpeace atas tindakan yang mengganggu penyelenggara negara.

Ketua Komite Tetap Penghubung antarlembaga DPR Firman Subagyo mengutarakan agar sebaiknya pemerintah meniru sikap serupa yang telah diambil negara lain terhadap Greenpeace.

Misalnya saja sikap Perdana Menteri India Narendra Modi yang memblokir rekening bank Greenpeace karena menerima sumbangan dana tidak sah. Brasil pun, lanjut Firman, secara tegas menolak kehadiran Greenpeace.

“Mereka berkata, for get it Greenpeace. Brasil punya aturan yang harus dihormati semua pihak termasuk mengenai urusan lingkungan. Pemerintah Brasil tidak pernah memberikan pengakuan bagi Greenpeace yang tidak menghormati kebijakan pemerintah,” kata Firman, di Jakarta, Senin (4/2).

Firman berharap, Indonesia punya keberanian yang sama seperti Pemerintah India dan Brasil. Apalagi, selama bertahun-tahun beroperasi di Indonesia, Greenpeace tidak menunjukkan keperpihakan pada kepentingan nasional.

Bahkan, Anggota DPR Fraksi Golkar itu pun mensinyalir organisasi nirlaba tersebut menjadi kaki tangan asing untuk melakukan kampanye hitam terhadap industri sawit dan kebijakan pemerintah Indonesia.

"Presiden saja tidak berani melanggar aturan dan hukum, masa Greenpeace dibiarkan melakukan pelanggaran selama bertahun-tahun. Karena itu, perlu sikap tegas Pemerintah agar Indonesia dihormati dunia,” katanya

Senada dengan Firman, pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira berpendapat, kampanye hitam Greenpeace serta LSM lain yang menyerang industri sawit harus cepat ditangani agar dampaknya tidak meluas terhadap neraca perdagangan dan investasi luar negeri. Apalagi Indonesia mengalami defisit neraca pembayaran serta harga CPO terus terkoreksi.

Selain tetap melobi negara importir serta membuka akses pasar baru, pemerintah perlu tegas terhadap aksi kampanye hitam.“Sikap tidak peduli berakibat pada kehancuran industri sawit. Masalah seperti ini pernah terjadi dengan komoditas lain seperti rempah-rempah yang kini hanya kita dengar cerita kejayaannya saja.”

Pengajar Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo sepakat bahwa sebagian besar LSM asing di Indonesia tidak mematuhi prosedur dan aturan hukum di Indonesia. Karena itu, tepat jika pemerintah bersikap tegas dan tanpa kompromi.

"Investigasi perlu dilakukan terhadap Greenpeace, serta LSM lain untuk mengetahui kepatuhan terhadap hukum Indonesia. Ada indikasi kuat NGO asing yang beroperasi di Indonesia umumnya menyerang kepentingan indust ri sawit dan kebijakan pemerintah, tanpa menghormati prosedur dan aturan hukum," pungkasnya.

Tag : kelapa sawit
Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top