Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

IMPT Bantah Isu Biaya Tak Jelas di Taboneo

  PT Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT) membantah adanya kabar biaya tak jelas terhadap beberapa pelayaran dan PBM.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com 29 Januari 2019  |  13:06 WIB

Bisnis.com, JAKARTA -  PT Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT) membantah adanya kabar biaya tak jelas terhadap beberapa pelayaran dan PBM.

Direktur Operasi IMPT Capt. H Wan Yazid yang menyatakan bahwa pihak BUP IMPT yang mendapat konsesi dari Pemerintah di wilayah perairan Taboneo telah melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

"Mengenai isu biaya tinggi dan tak jelas di perairan Taboneo harus dipertanggung jawabkan. Kalo memang ada buktinya, silakan diajukan ke pihak berwenang," ungkap Wan Yazid seperti dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Selasa (29/1).

Pihak IMPT sendiri telah mengantongi hak konsesi berdasarkan kerjasama dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin nomor PP 008/01/01/KSOP.BJM.18 dan nomor 033/PER-IMPT/IX/2018 tanggal 15 September 2018 yang berisi hak dan kewajiban BUP dalam kurun waktu tertentu.

"Di dalam perjanjian konsesi jelas disebutkan antara lain BUP IMPT wajib memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, termasuk membayar fee kepada pemerintah sebesar 4% dari pendapatan kotor per tahun, dan menyerahkan seluruh asset pelabuhan dan terminal kepada pemerintah setelah masa konsesi berakhir,” jelas Wan Yazid.

Berdasarkan hal tersebut dia menjelaskan maka IMPT melakukan investasi berupa penyediaan fasilitas pada Terminal Apung Taboneo, sehingga atas pelayanan jasa kepelabuhanan dan kewajiban tersebut maka pemerintah memberikan hak kepada IMPT untuk melakukan pungutan tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 72 Tahun 2017 jo. PM 121 Tahun 2018.

“Dan hal ini juga sudah disosialisasikan oleh KSOP Kelas 1 Banjarmasin kepada para pelaku usaha yang diwakili oleh asosiasi terkait, antara lain INSA untuk pemilik kapal, dan APBMI untuk perusahaan bongkar muat,” pungkas Wan Yazid.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pelabuhan
Editor : Mia Chitra Dinisari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top