Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pelaporan SPT Sudah Bisa Dilakukan, Jangan Lupa Kantongi Bukti Potong

Wajib pajak (WP) baik orang pribadi maupun karyawan sudah bisa melakukan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak 2018.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 18 Januari 2019  |  11:33 WIB
Pelaporan SPT Sudah Bisa Dilakukan, Jangan Lupa Kantongi Bukti Potong
Petugas menjelaskan cara membuat pelaporan SPT Tahunan PPh Pajak Orang Pribadi dengan sistem online (E-Filing) kepada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Madya Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (28 - 3).Antara/Reno Esnir

Bisnis.com, JAKARTA - Meski baru berakhir akhir Maret mendatang, wajib pajak (WP) baik orang pribadi maupun karyawan sudah bisa melakukan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak 2018.

Tentu saja dalam proses pelaporan, ada beberapa hal yang perlu dibawa atau diperhatikan oleh WP. Bagi WP karyawan, saat akan melakukan pelaporan jangan lupa membawa bukti potong dari pihak pemberi kerja.

Jika belum mendapatkannya, mintalah ke pihak yang memberi kerja. Sebab, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No.16/PJ/2016, pemotong wajib memberikan bukti potong ke pekerja.

"Pemotong PPh 21/26, harus memberikan bukti pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berskala paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir atau setelah berhenti bekerja," begitu seperti tercatat dalam Perdirjen yang dikutip, Jumat (18/1/2019).

Penyampaian SPT yang lebih awal juga sebenarnya menguntungkan bagi WP terutama untuk menghindari risiko membludaknya WP yang lapor SPT pada akhir periode pelaporan.

Adapun WP yang wajib SPT PPh OP adalah WP yang memiliki penghasilan di atas baseline penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Perubahan baseline PTKP terakhir kali dilakukan pemerintah pada 2016 lalu. Saat itu pemerintah menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari baseline Rp36 juta menjadi Rp54 juta per tahun. Kalau WP miliki penghasilan di bawah PTKP, maka sebenarnya tidak perlu membayar pajak dan melaporkan SPT tahunan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

spt
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

back to top To top