Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan realisasi perhutanan sosial tahun ini mencapai 1 juta hektare.
Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK Bambang Suprianto menyampaikan target tersebut turun sebesar 20,6% dibandingkan dengan realisasi lahan perhutanan sosial pada 2018 yang mencapai 1,26 juta hektare.
“Target tersebut merupakan target yang didapatkan dari hasil trilateral meeting antara KLHK, Bappenas dan Kementerian Keuangan,” jelas Bambang saat ditemui Bisnis, Rabu (16/1/).
Untuk tahun ini, Bambang mengatakan target alokasi 1 juta hektare sudah terbagi untuk Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Sumatra seluas total 300.000 hektare, BPSKL Jawa, Bali, Nusa Tenggara seluas 125.000 hektare.
Selain itu, BPSKL Kalimantan seluas 300.000 hektare, BPSKL Sulawesi seluas 125.000 hektare dan BPSKL Maluku Utara seluas 150.000 hektare.
Hingga 2018, realisasi perhutanan sosial baru seluas 2,51 juta hektare. Capaian tersebut terlihat masih jauh dibandingkan dengan target kawasan hutan untuk program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare yang awalnya dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk selesai pada 2019.
Bambang mengatakan dari target 12,7 juta hektare itu, yang berpotensi dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun ini hanya 4,38 juta hektare.
“Jadi, kendala yang pertama kan cita-citanya [Presiden Joko Widodo] 12,7 juta hektare. Kalau hari ini kami baru bisa [mencapai] 2,51 juta hektare, itu karena Bu Menteri [Menteri LHK Siti Nurbaya] sudah mengirim surat [kepada Presiden] realisasinya [tahun ini target realistisnya diperkirakan hanya] bisa mencapai 4,38 juta hektare,” jelasnya.
Bambang optimistis bahwa pihaknya dapat mencapai target realistis yang ingin capai oleh Menteri LHK tersebut dengan program coaching clinic kerja bareng jemput bola yang sudah terbukti bisa menggenjot percepatan pemberian akses alokasi perhutanan sosial sejak diimplementasikan tahun lalu.
