Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah harus bertanggungjawab terhadap perbaikan neraca perdagangan 2018 yang babak belur dihantam defisit terbesar sepanjang sejarah dengan mempercepat reformasi struktural.
Pasalnya, defisit neraca perdagangan sebesar US$8,57 miliar tidak hanya dipicu oleh permintaan impor yang melambung tinggi. Tetapi perlu diingat, perkembangan ekspor menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan.
Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro melihat pentingnya pemerintah untuk segera mempercepat reformasi struktural pada tahun 2019.
"Khususnya tentang cara mengurangi ketergantungannya pada ekspor komoditas dan untuk mendiversifikasi pasar ekspornya," tegas Satria, Senin (15/1).
Dengan neraca perdagangan yang defisit, Satria memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia akan mencapai sekitar US$8.85miliar atau 3,3%-3,4% dari PDB pada kuartal IV/2018.
Adapun, transaksi berjalan secara keseluruhan tahun lalu mencetak defisit hingga US$31,3 miliar atau 3,1% dari PDB.
Sementara itu, dia meyakini defisit transaksi berjalan pada 2019 akan moderat di kisaran 2,8% seiring dengan kondisi keseimbangan eksternal Indonesia yang masih terbebani oleh perlambatan pertumbuhan global dan harga komoditas yang lebih rendah pada 2019.
Artinya, perbaikan performa ekspor masih akan berat pada tahun ini.
Terkait dengan defisit transaksi berjalan, Satria mengingatkan pelebaran defisit transaksi berjalan dapat mengindikasikan bahwa posisi perekonomian Indonesia ketika dihadapkan dengan guncangan eksternal tidak sekuat anggapan orang.
Para pembuat kebijakan sering menceritakan kisah tentang ketahanan ekonomi Indonesia yang tinggi, tetapi transaksi berjalan Indonesia pada krisis global 2007 berada dalam kondisi surplus.
"Cerita 2019 ini bisa berbeda," tegasnya.
