Bisnis.com, JAKARTA — Ekspor produk minyak kelapa sawit (CPO) menuju Amerika Serikat (AS) terbuka lebar setelah negara tersebut menerapkan kebijakan baru di sektor kesehatan mulai tahun lalu.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, peluang itu muncul karena AS menerapkan regulasi yang melarang penggunaan minyak nabati yang mengandung trans fatty acid untuk makanan manusia mulai 2018. Menurutnya, kandungan tersebut terdapat pada minyak olahan dari kedelai dan jagung yang selama ini menjadi pesaing CPO.
“Sementara itu, kajian dari AS sendiri menyebutkan bahwa CPO bebas dari trans fatty acid. Hal ini menjadi peluang besar bagi CPO kita, karena selama ini pesaing kita di AS adalah produk minyak olahan dari kedelai dan jagung,” jelasnya, Senin (14/1/2019).
Adapun, dikutip dari laman U.S. Food and Drug Administration, ketentuan pelarangan penggunaan trans fatty acid berlaku serentak di AS mulai 18 Juni 2018. Joko memperkirakan, melalui kebijakan tersebut, ekspor CPO Indonesia pada tahun ini akan tumbuh hingga 20% dari capaian tahun lalu. Berdasarkan data dari Gapki, ekspor CPO dan produk turunannya dari RI ke AS sepanjang Januari--November 2018 mencapai 1,109 juta ton.
Untuk itu, dia mengaku para pelaku di sektor CPO tengah menggencarkan kampanye positif ke AS. Langkah itu dilakukan demi membendung potensi terjadinya kampanye negatif seperti yang terjadi di Uni Eropa (UE) selama ini.
Pasalnya, AS dan UE memiliki karakter yang sama, yakni sebagai produsen minyak nabati pesaing CPO. Dalam hal ini AS produsen minyak nabati dari kedelai dan jagung, sementara UE produsen minyak dari biji rapa dan biji bunga matahari.
Namun demikian, menurutnya, potensi ekspor CPO dan produk turunannya ke AS saat ini masih belum maksimal. Pasalnya, produk biodiesel asal Indonesia masih dikenai bea masuk sebesar 300% oleh United State International Trade Commission (USITC) pada 18 April 2018.
Putusan itu diambi setelah National Board Biodiesel (NBB) asal AS menuding biodiesel asal RI yang dibuat dari CPO disubsidi oleh pemerintah. Hal itu menurut NBB, membuat harga biodiesel asal Indonesia lebih rendah dibandingkan biodiesel asal AS yang dibuat dari minyak kedelai dan jagung.
“Maka dari itu, ini pekerjaan rumah pemerintah. Mereka harus bantu pengusaha memperjuangkan agar biodiesel kita bisa masuk ke AS. Sebab, dengan UE saja kita sudah berhasil menang gugatan di WTO tahun lalu,” jelasnya.
Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master P. Tumanggor mengatakan, Indonesia terus melobi AS agar dapat menurunkan bea masuk biodiesel. Upaya tersebut menurutnya, menjadi salah satu agenda utama Aprobi ketika melakukan kunjungan ke AS bersama Kementerian Perdagangan RI pada 14-19 Januari 2019.
“Kami akan bertemu dengan para pelaku di sektor CPO asal AS pada 16 Januari di AS. Selain berusaha menyampaikan bahwa CPO kita sudah memenuhi ketentuan perkebunan keberlanjutan sesuai SDGs, kami juga akan memaparkan fakta mengenai produksi biodiesel kami,” jelasnya.
Dia pun memperkirakan, apabila bea masuk biodiesel menuju AS direduksi atau dihapuskan, maka akan membuat ekspor biodiesel RI tumbuh hingga 20% dari tahun lalu. Berdasarkan data Aprobi, ekspor biodiesel asal Indonesia pada tahun lalu mencapai 1,6 juta kiloliter. Sementara itu, produksi biodiesel RI sepanjang tahun lalu mencapai 5 juta kiloliter.
Adapun, dalam kunjungannya ke AS, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita turut mengajak seluruh elemen usaha yang bergerak di sektor CPO. Mereka adalah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gapki, APROBI, dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).
