Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan petambak meminta pemerintah memberikan solusi pasar atas sisa produksi garam dalam negeri tahun lalu sekitar 1 juta ton yang hingga kini masih tersimpan di gudang milik petambak dan PT Garam, demi menghindari kerugian hingga triliunan rupiah.
Dalam surat tertanggal 2 Januari 2019, Himpunan Masyarakat Produsen Garam (HMPG) Indonesia menyurati Presiden Joko Widodo terkait dengan jumlah stok garam lokal/rakyat yang masih menumpuk sekitar 1,2 juta ton dengan perkiraan nilai Rp2 triliun per 15 Desember 2018. (lihat grafis)
Surat itu ditembuskan kepada antara lain Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian beserta Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemenperin.
Ketua Umum HMPG Indonesia Edi Ruswandi mengatakan saat ini ada kemungkinan adanya penurunan jumlah stok garam lokal tersebut sebesar 10%. Menurutnya, stok garam lokal yang saat ini masih tersisa harus terserap oleh pangsa pasar hingga bulan April 2019.
“[Karena] stok [hanya] bisa bertahan selama 5 bulan ke depan, [jika tidak segera diserap] maka [stok garam] akan mengalami penyusutan sebesar 5%, angka yang tidak sedikit,” tandasnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (10/1).
Dia juga mengkhawatirkan apabila penyerapan pasar terhadap garam tidak terlalu signifikan maka petambak rakyat dapat menghadapi kerugian sekitar Rp1,5 triliun.
Sisa stok garam yang ada di gudang tersebut memiliki kualitas kw1 dan kw 2. Edi menjelaskan garam dengan kualitas Kw1 adalah garam yang berwarna putih bersih dengan kadar NaCl 90%—94% sebelum diolah. Adapun, garam dengan kualitas Kw2 berwarna putih agak kecoklatan.
