Bisnis.com, JAKARTA – Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2019-2024 nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) berjanji melakukan perubahan pendekatan dalam membangun infrastruktur jika rakyat Indonesia memberi mandat memimpin negara ini selama 5 tahun mendatang.
Sandi menuturkan jika pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menggenjot infrastruktur jalan tol yang lebih banyak dinikmati oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas, Prabowo-Sandi memilih membangun infrastruktur yang lebih menyasar pada sektor ekonomi kerakyatan dan produktif yakni infrastruktur pertanian dan perdesaan.
"Kami tentu saja akan meneruskan dan bahkan lebih meningkatkan pembangunan infrastruktur yang lebih menyentuh kehidupan rakyat. Dalam setiap kunjungan saya di 1.000 titik lokasi se-Indonesia selama 120 hari kampanye, saya banyak mendapat keluhan dari rakyat yang menyatakan pembangunan infrastruktur saat ini belum memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat," ungkapnya.
Sandi mengemukakan hal itu pada acara Outlook Ekonomi Indonesia 2019 bertema Menuju Ekonomi Indonesia yang Adil dan Makmur di Media Center Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (09/01/2019).
Ikut tampil sebagai pembicara yakni Sudirman Said (Menteri ESDM 2014-2016), Prof.Firmanzah, Ph.D (Rektor Paramadina), Dr.Fithra Faisal Hastiadi (Ekonom UI). Acara diskusi ini dipandu oleh Arie Muftie (tim Sandinomics).
Sandi menjelaskan timnya akan melakukan sejumlah koreksi dan penajaman terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur era Jokowi, dengan tujuan bisa lebih tajam dan berdampak langsung dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat.
"Prabowo-Sandi tidak akan menurunkan komitmen, malah akan meningkatkan, tetapi lebih menyentuh pada infrastruktur pertanian dan perdesaan. Jadi, bukan hanya infrastruktur yang ada di perkotaan, di jalur-jalur utama, infrastruktur pedesaan juga kita utamakan agar dampak ekonominya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, papar Sandi, sektor swasta akan lebih banyak dilibatkan dengan tujuan mengurangi beban utang dalam APBN yang ditanggung BUMN.
"Saya ingin melibatkan lebih banyak swasta, apalagi kita tahu bersama bahwa ekonomi kita itu 90% ditopang swasta dan masyarakat, hanya sekitar 9% - 10% belanja pemerintah. Di sini pentingnya kemitraan pemerintah dan swasta,” lanjutnya.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menyebutkan pengalamannya membangun Tol Cipali dengan tanpa membebani keuangan negara karena seluruh investasinya dilakukan oleh swasta, akan lebih banyak direalisasikan pemerintahannya kelak jika mendapat kepercayaan rakyat.
"Nah pemerintahan sekarang tidak melakukan model seperti itu. Akibatnya negara terbebani oleh utang. Nanti kami lebih menajamkan kemitraan pemerintah dan swasta dalam membangun infrastruktur," tegasnya.
