Bisnis.com, JAKARTA — Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menganggap reformasi agraria (RA) di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum optimal, sektor properti masih menyumbang 33% dari keseluruhan konflik agraria sepanjang 2018.
Berdasarkan catatan KPA, pembangunan sektor perkebunan masih menjadi penyumbang konflik terbesar dengan 144 konflik atau 35%. Kemudian disusul oleh sektor properti dengan 137 kasus atau 33%.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA Dewi Kartika mengatakan bahwa tingginya angka konflik agraria dari bidang properti dipicu oleh pembangunan industri properti dan real estates.
"Banyak terjadi monopoli tanah oleh pihak pengembang swasta. Sektor properti menimbulkan terjadinya land banking atau pencadangan tanah swasta, dan tanah terkonsentrasi oleh para pengembang dalam jumlah yang sangat besar, tanpa diolah dan diusahakan," paparnya dalam peluncuran catatan akhir tahun 2018 KPA di Jakarta, Kamis (3/1/2019).
Dalam pemaparan tersebut, Dewi menyebutkan terdapat lima pengembang yang menguasai puluhan kota baru hanya di Jabodetabek saja, terdiri atas Bakrie Land, Sinarmas Land, Jaya Property, Lippo Group dan Ciputra Group.
"Pembangunan yang dilakukan oleh pengembang properti tersebut sangat kontras dengan kondisi masih banyak masyarakat miskin di perkotaan yang tidak memiliki tempat yang layak huni. Tak sedikit dari mereka juga terpaksa digusur akibat kuatnya arus pembangunan dan pengembangan kota," imbuhnya.
Baca Juga
Adapun, pembangunan sektor properti juga bersinggungan erat dengan sektor infrastruktur. Salah satu kasus besarnya adalah pembangunan bandar udara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
KPA mencatat pada Mei 2018, Presiden meresmikan Bandar Udara Internasional Kertajati (BIJB) yang luasnya mencapai 5.000 hektare. 1.800 hektare di antaranya memang dibangun menjadi bandara, akan tetapi sisa lahannya justru dikembangkan menjadi pusat bisnis dan kawasan aerocity.
"Proyek infrastruktur dari zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono sampai Jokowi telah melenyapkan 10 desa. Warga desa itu terpaksa melepas tanahnya, banyak proses pengadaan tanah yang dipaksakan dan nilai ganti rugi ditetapkan sepihak serta tidak transparan, leboih condong pada kepentingan bisnis daripada kepentingan umum," ungkap Dewi.
Selain pertanian dan properti, sektor pertanian menyumbang 53 kasus atau 13%, pertambangan 29 kasus atau 7%, kehutanan 19 kasus atau 5%, pembangunan infrastruktur 16 kasus atau 4%, dan sektor pesisir atau kelautan dengan 12 kasus atau 3%.
Adapun, lahan yang terdampak dari konflik agraria dari bidang properti mencapai 13.004,76 hektare dari total lahan terkena konflik agraria seluas 807.177,61 hektare.
