Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) melayangkan surat penolakan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh kota Banjarmasin, Bogor, Denpasar dan Bandung.
Suhat Miyarso, Wakil Ketua Inaplas menuturkan pihaknya mendorong penataan pengelolaan sampah namun menolak dibatasinya penggunaan plastik sebagai kantong belanja.
"Kantong plastik ini merupakan awal masuk [pelarangan material plastik secara luas]. Kajian kami larangan plastik maupun [rencana pemerintah untuk] pengenaan cukai tidak akan tetap sasaran. Kerusakam akan lebih besar dari yang didapatkan [dengan melarang plastik dan mengenakan cukai]," kata Suhat di Jakarta Selasa, (11/12/2018).
Menurut Suhat, kerusakan yang timbul meliputi kerusakan struktur ekonomi dengan tutupnya usaha kecil yang bergantung pada produksi dan daur ulang plastik hingga masih besarnya masalah sampah yang mencemari lingkungan.
Padahal, kata Suhat, konsumsi plastik di Indonesia relatif sangat rendah dengan negara kawasan. Akan tetapi permasalahan kantong plastik dengan pelarangab justru mengemuka di Indonesia.
Fajar Budiyono, Sekretaris Jenderal Inaplas menuturkan rata-rata konsumsi plastik di Indonesia mencapai 21 kilogram (kg) - 22 kg per orang per tahun atau setara 5,6 juta ton.
Padahal negara kawasan seperti Malaysia dan Singapura, konsumsi plastik mereka mencapai 60 kg. Bahkan Thailand, Philipina dan Vietnam konsumsi plastik mereka berada di atas Indonesia.
"Thailand konsumsinya 45 kg per tahun, Vietnam 40 kg, bahkan Philipina sudah 30 kg," katanya.
Dia menyebutkan saat ini konsumen pasar moderen yang dilarang oleh pemerintah bukan pelanggan utama produk plastik. Sektor ini menyerap 40% produksi. Sedangkan sisanya diserap pasar tradisional.
"Kami khawatir ini meluas ke pasar tradisional. Saat ini nilai produksi kantong plastik mencapai 300.000 ton per tahun dengan nilai US$2 dolar per kg [setara US$600 juta]," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
