Bisnis.com, JAKARTA - Korea Selatan meningkatkan bantuan hibahnya untuk Indonesia pada 2019 menjadi US$14 juta lebih tinggi dari tahun ini yang hanya US$5,1 juta. Bantuan ini sebagai wujud komitmen pemerintah Korsel membantu pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Duta besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang-beom mengungkapkan pemerintah Korsel memberikanasistensi bilateral berupa peningkatan dana hibah tersebut.
"Kami akan meningkatkan bantuan hibah bilateral untuk Indonesia, yang saat ini sebesar US$5,1 miliar. Untuk tahun depan, 2019, kami akan meningkatkanjumlah bantuan hibah asistensi tersebut hingga mendekati US$14 juta," ungkapnya seusai pertemuan bilateral dengan Menteri PPN/Bappenas, Selasa (4/12/2018).
Kim menuturkan alasan utama pemerintah Korsel meningkatkan hibah tersebut karena Korsel merasa semakin dekat secara emosional dengan Indonesia. "Indonesia dan Korea adalah teman sehati, dan itu yang kami percayai," ujarnya.
Selain itu, dia menilai pemerintahan saat ini sangat berfokus membangun infrastruktur dan seluruh kebutuhan guna menyongsong industri 4.0. Dengan demikian, Korea Selatan lanjutnya, sangat berkomitmen untuk berdiri bersama indonesia menyelesaikan isu tersebut.
Alasan lainnya, kata Kim, saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korsel atas undangan Presiden Korsel Moon Jae-in pada September lalu, kedua kepala negara sudah membahas banyak isu yang relevan dalam industrialisasi dan membangun ekonomi Indonesia. "Jadi, seluruh upaya dalam meningkatkan bantuan hibah bilateral tersebut sesuai dengan konteks tersebut," tuturnya.
Baca Juga
Dia melanjutkan, bantuan tersebut akan berfokus membangun sistem transportasi pintar dan membangun kapasitan LRT yang saat ini dalam proses pengerjaan.
"Indonesia membutuhkan pemeliharaan dan kemampuan operasi, jadi Korea memiliki sedikit kelebihan dalam mengoperasikan LRT dan MRT. Kami akan bekerja sama dengan DKI Jakarta dan Menteri Perhubungan dalam mengoperasikan san memvangun kapasitas untuk LRT tersebut," jelasnya.
Selain itu, hibah ini juga untuk membantu mengurusi sistem keluhan nasional, S4N dan kolaborasi dengan UNDP.
