Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memberikan mekanisme baru bagi Perum Bulog untuk menunjang penyerapan cadangan beras pemerintah (CBP) pada politik 2019.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi yang ditemui selepas ratas pangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan mekanisme baru ini semacam jalan keluar untuk penyerapan CBP yang tahun ini rendah. Dari target harian serapan 27.000 ton/hari turun sampai dengan 4.000 ton/hari.
"Kami membahas mekanisme pengelolaan CBP. Tahun depan akan diberlakukan dengan sistem [penggantian] selisihnya. Misalnya, Bulog membeli beras Rp8.500/kg dan dia jual untuk operasi pasar Rp8.100/kg maka yang akan digantikan adalah selisihnya oleh pemerintah," katanya pada Selasa (27/11/2018).
Menurut Agung dengan mekanisme seperti ini ada kemungkinan Perum Bulog bisa menyerap dan menyimpan lebih banyak. Agung yakin dengan sistem penggantian selisih Bulog bisa menyimpan lebih banyak tapi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pun kecil.
Menurutnya, mekanisme baru ini sudah dua pertiga jalan. Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Permentan no. 38/2018 dan Permenko no. 5/2018 untuk menunjang pola anyar tersebut. Tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan terkait penggantian biaya kompensasi dan APBN yang dianggarkan. Namun, Agung optimistis permenkeu akan terbit sebelum akhir tahun. "Jadi walaupun dapat yang mahal, tetap beli, nanti diganti," ungkapnya.
Dengan pengadaan yang lebih banyak, kata Agung, Bulog nantinya diperbolehkan untuk membeli dan lansung menjual tanpa harus didiamkan lama-lama. Masa tahan beras menurut Agung hanya 4 bulan oleh sebab itu Bulog disarankan tidak menyimpan terlalu lama. Tapi dengan catatan ketika pemerintah butuh untuk melakukan operasi pasar bulog memiliki stok.
"2,7 juta ton beras boleh lepas teserah Bulog tapi tetap menjaga volume di gudang. Bulog boleh jual dengan catatan beli lagi untuk jaga cadangan," katanya.
Bila sebelumnya Bulog tidak bisa seenaknya melepaskan CBP sebelum penugasan kemungkinan akan ada perubahan regulasi supaya beras tidak terlalu lama disimpan dan rusak begitu saja. Penjualannya bisa dalam bentuk komersial, operasi pasar atau dibeli pemerintah.
Dengan begitu, sirkulasi beras Perum Bulog menjadi lebih cepat dan meminimalisir demurage. Seperti yang termaktub dalam Permentan no. 38/2018 pasal 3 bahwa pelepasan CBP dilakukan apabila CBP telah melampaui Batas Waktu Simpan paling sedikit 4 (empat) bulan atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
Di samping itu, Agung pun mengatakan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi skema operasi pasar yang selama ini dijalankan. Pasalnya, meskipun melakukan operasi pasar pasar rupanya enggan menyerap. Dari target operasi pasar sebesar 15.000 ton/hari, faktanya yang terserap hanya 4.000 ton/hari.
"Jadi operasi pasar itu perintahnya lakukan besar-besaran tapi nyatanya tidak bisa karena gudang Pasar Induk Beras Cipinang pun penuh 2-3 kali lipat dari yg normal. Sekarang ada 55.000 ton normalnya 20.000 ton. Kalau gudang penuh gimana operasi pasar itu masuk," katanya.
Agung membeberkan kemungkinan pemerintah akan menggunakan direct selling ke outlet yang dimiliki seperti Rumah Pangan Kita atau Toko Tani. Selama ini memang sudah dilakukan tapi intensitasnya yang akan ditambahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
