Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI memiliki banyak kepentingan nasional.
Salah satu yang utama adalah membuka lapangan kerja baru yang diharapkan mengurangi angka pengangguran.
Wapres Kalla mengatakan kebijakan seperti itu terjadi pula di banyak negara lain. Menurut JK, kebijakan itu pun dikeluarkan agar terjadi transfer teknologi karena banyak hal yang belum dikuasai pelaku usaha lokal.
“Ini terjadi juga di banyak negara. Yang penting bagi kita, disamping kepentingan nasionalnya, salah satunya ialah memperbanyak lapangan kerja. Ada hal-hal tertentu yang teknologi kita belum mampu, sehingga asing boleh masuk. Sambil terjadi transfer teknologi dengan pengusaha nasional, begitu,” ujarnya di Istana Wakil Presiden RI, Jumat (23/11/2018).
Dia pun mencontohkan, dahulu untuk membuat gedung bertingkat 20 lantai atau lebih di Indonesia selalu kontraktor asing yang memegang proyek.
Pengusaha nasional menurutnya hanya menjadi sub-kontraktor. Namun saat ini hampir semua pembangunan di Jakarta sudah dikuasai perusahaan nasional.
“Itu karena terjadi transfer teknologi. Mula-mulanya kita tidak tahu, lama-lama transfer teknologi, seperti itu,” ujarnya.
