Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan bahwa pemerintah akan melakukan sosialisasi secara menyeluruh, kepada pelaku dunia usaha Tanah Air terkait kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang termasuk dalam bagian Paket Kebijakan Ekonomi XVI.
Menko Darmin mengatakan hal tersebut usai menggelar pertemuan bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (22/11).
Sehari sebelumnya, Rabu (21/11), Kadin Indonesia menilai kebijakan relaksasi DNI perlu dilakukan penundaan sebelum diberlakukan secara efektif. Pasalnya, masih terdapat hal-hal yang perlu diperjelas oleh pemerintah, terutama terkait relaksasi DNI pada bidang usaha yang menyangkut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi.
"Iya kan kita diminta menjelaskan kepada mereka, Kadin maupun HIPMI, terutama mengenai DNI. Nanti, Selasa depan saya juga akan ke Solo, ke acaranya Kadin," ujarnya, Kamis (22/11/2018) petang.
Oleh sebab itu pihaknya akan memanfaatkan momen pada acara Kadin Indonesia tersebut semaksimal mungkin untuk ajang sosialisasi agar tidak ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan pengusaha Tanah Air, terutama pelaku UMKM.
Pasalnya, lanjut Darmin, dirinya menangkap bahwa para pengusaha mengira bidang usaha yang untuk UMKM dan koperasi di buka lebar untuk asing. Padahal tidak demikian, hanya beberapa aturan saja yang dideregulasi, dan itu tidak serta menjadikan PMA bisa masuk dengan mudah di sektor UMKM Tanah Air.
"Pokoknya kita sosialisasi. Mereka tadinya mengira UMKM itu dibuka untuk asing. Tapi nanti kita akan jelasin," ujarnya.
Namun demikian, Menko Darmin masih enggan menjawab lebih detail terkait permintaan penundaan oleh Kadin Indonesia tersebut.
"Masih seminggu lagi (perpres) ya?Oh, masih seminggu lagi, ya ngga usah dijawab dulu lah. Pokoknya kita sosialiasasi," ujarnya.
Kendati demikian, Menko Darmin juga memastikan bahwa proses penyusunan aturan terkait sejumlah regulasi yang terdapat dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-XVI tersebut, baik itu relaksasi DNI, devisa hasil ekspor sumber daya alam(DHE SDA), dan juga tax holiday akan tetap di proses.
