Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian ESDM akan menandatangani kontrak untuk tiga blok terminasi yang berakhir 2022 pada akhir November 2018.
Dirjen Migas Djoko Siswanto mengatakan teken akan dilakukan jika kontraktor tiga blok tersebut untuk melakukan kewajibannya, yakni membayar signature bonus. "[Tandatangan PSC untuk blok terminasi] mudah-mudahan [dilakukan] akhir bulan ini," katanya, Rabu (21/11).
Ketiga blok terminasi tersebut yaitu Coastal Plains dan Pekanbaru (CPP), Tarakan dan Tungkal yang kontraknya berakhir pada 2022. "Tergantung dia bayar siganture bonus-nya. Medco tanggal 27 [November] baru mau bayar. Yang lainnya, rencananya sih akhir bulan mau bayar."
Djoko berharap jika proses tersebut selesai, tiga kontrak blok tersebut bisa diteken akhir bulan ini. "Mudah-mudahan akhir bulan ini."
Untuk diketahui, Kementerian ESDM mengumumkan tiga pengelola WK Migas terminasi 2022, yakni Blok Tarakan, Blok Coastal Plain and Pekanbaru dan Blok Tungkal. Ketiga WK migas ini kembali diserahkan kepada operator eksisting untuk dikelola hingga 20 tahun mendatang.
Khusus untuk Blok Coastal Plain and Pekanbaru, 100% hak partisipasi dipegang oleh PT Bumi Siak Pusako. Padahal, saat ini Pertamina Hulu Energi masih memegang 50% hak partisipasi di blok tersebut.
Saat itu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, saat ini baru ada tiga pemenang yang diumumkan untuk WK terminasi 2022. "Untuk hari ini hanya 3 blok ini. Untuk CPP 100% untuk PT Bumi Siak Pusako,” katanya.
Untuk pengelolaan Blok CPP, PT Bumi Siak Pusako akan menyetor bonus tanda tangan senilai US$10 juta dan komitmen kerja pasti US$130,41 juta. PT Medco E and P Tarakan sebagai pemilik hak pengelolaan Blok Tarakan akan menyetorkan bonus tanda tangan senilai US$1,5 juta dan KPP senilai US$35,5 juta.
Terakhir, untuk Blok tungkal, Montd’or Oil Tungkal dengan hak partisipasi 70% dan Fuel-X Tungkal Ltd 30% akan membayarkan signature bonus senilai US$2,45 juta dan KPP senilai US$13,23 juta.
Nantinya, untuk Blok Tarakan dan Tungkal, hak partisipasi 10% diberikan ke BUMD, sementara CPP yang notabene dikelola oleh BUMD maka tidak perlu pembagian hak partisipasi untuk badan usaha daerah.
Sementara itu, dikesempatan yang sama, Kementerian ESDM belum memutuskan pengelolaan Blok Sengkang yang akan terminasi pada 2022.
Dalam hal ini, Arcandra menolak banyak berkomentar mengenai status kajian pemerintah untuk Blok Sengkang.
Padahal, pada 31 Agustus silam, Arcandra menyebut bahwa nasib blok yang ada di Sulawesi Selatan ini akan kembali dikelola oleh Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd selama 20 tahun setelah masa kontrak berakhir 2022.
Perpanjangan ini diputuskan mengingat tidak ada kontraktor lain yang mengajukan proposal untuk pengelolaan blok tersebut. Dengan diperpanjangnya Blok Sengkang ini, negara menerima signature bonus senilai US$10 juta dan Komitmen Kerja Pasti (KKP) US$60 juta.
"Satu yang clear yakni, Energy Equity Epic di Blok Sengkang, itu diberikan ke Sengkang, operator lama atau eksisting dengan KKP sebesar US$60 juta dan signature bonus US$10 juta," ujarnya waktu itu.
Untuk saat ini Blok Sengkang memiliki wilayah kerja seluas 2,925.23 km dengan masa kontrak sampai dengan 24 Oktober 2022. Energy Equity EPIC (Sengkang) Pty. Ltd. mempunyai cadangan gas terbukti sebesar 800 BCF (billion cubic feet) dan memiliki sumberdaya 2 TCF (trillion cubic feet).
Produksi gas rata rata Blok Sengkang periode Januari - Juli 2018 sekitar 32 mmscfd. Sebagai gambaran, 1 mmscfd gas dapat menjadi bahan bakar untuk 4 MW pembangkit listrik, sehingga 32 mmscfd dapat dianalogikan setara dengan 128 MW pembangkit listrik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
