Bisnis.com, JAKARTA — Niat pemerintah membentuk perusahaan induk atau holding di bidang infrastruktur dan konstruksi kian mendekati kenyataan. Aset hasil penggabungan ditaksir mencapai Rp262 triliun mengalahkan holding infrastruktur di negara tetangga. Sanggupkah holding BUMN kita berkiprah di mancanegara atau tetap menjadi jago kandang?
Kementerian Badan Usaha Milik Negara melansir, payung hukum pembentukan perusahaan induk infrastruktur bakal rampung pada Desember 2018. PT Hutama Karya yang 100% sahamnya masih dimiliki negara akan menjadi induk, membawahkan PT Jasa Marga Tbk. (JSMR), PT Waskita Karya Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya Tbk. (ADHI), PT Yodya Karya, dan PT Indra Karya.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan bahwa holding infrastruktur akan berlandaskan pada peraturan pemerintah (PP). Beleid ini akan mengatur penambahan modal negara pada Hutama Karya.
Selanjutnya, PP akan diikuti dengan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan nilai inbreng (harta kekayaan bawaan). Akta inbreng selanjutnya tinggal ditandatangani sebagai modal untuk dibawa pada rapat umum pemegang saham pada April atau Mei 2019.
Aloysius menerangkan bahwa pembentukan perusahaan induk infrastruktur merupakan bagian dari transformasi BUMN untuk lebih fokus menggarap bidang usaha yang sama. Selain perusahaan induk infrastruktur, Kementeian BUMN juga akan membentuk perusahaan induk perumahan.
Indonesia sudah saatnya memiliki perusahaan induk dengan kapasitas yang besar. Saat terbentuk, nantinya perusahaan induk memerlukan waktu 4 tahun untuk memulai transformasi. Semua ini, lanjut Aloy, dilakukan untuk membangun infrastruktur secara besar-besaran agar biaya logistik bisa melungsur (turun).
Baca Juga
Aloysius meyakini bahwa perusahaan induk infrastruktur akan membuat kemampuan BUMN jauh lebih besar dari kondisi saat ini.
Dia memberi contoh tanpa menjadi perusahaan induk pertambangan, PT Inalum (Persero) hanya bisa membuat alumunium batangan atau ingot. Namun, setelah menjadi perusahaan induk dengan membawahkan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk., Inalum menjadi garda dalam mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia.
Lantas, seberapa besar kekuatan perusahaan induk infrastruktur?
Berdasarkan laporan tahunan 2017, gabungan aset Hutama Karya, WSKT, ADHI, dan JSMR mencapai Rp264,12 triliun atau sekitar US$18 miliar (kurs (Rp14.613 per US$). Jumlah ini lebih tinggi dari aset Keppel Corporation (US$11,96 miliar), Gamuda Berhad (US$3,76 miliar), dan UEM Group Berhad (US$6,6 miliar).
Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo mengatakan bahwa perusahaan induk infrastruktur akan menjadi salah satu yang terdepan di Asia Tenggara.
Tanpa menjadi perusahaan induk pun, katanya, aset Hutama Karya tahun depan diestimasi mencapai Rp103 triliun. Dengan aset yang besar, lanjut Bintang, perusahaan induk bisa menarik pendanaan yang juga besar untuk pengerjaan proyek-proyek infrastruktur.
"Jadi, kami tidak takut sih. Leverage holding bisa Rp90 triliun. Apa yang enggak bisa kami buat dengan uang sebanyak itu?" ujarnya kepada Bisnis.
Meskipun mempunyai kapasitas yang besar, perusahaan induk akan tetap fokus di pasar konstruksi dalam negeri. Hingga 2020, perusahaan induk masih akan melakukan transformasi dan selama itu juga konsentrasi akan dicurahkan di dalam negeri.
Pilihan perusahaan induk untuk mempertahankan dominasi di pasar dalam negeri boleh dibilang pilihan tepat karena masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Namun, dengan kemampuan yang kian besar, menjamah pasar di mancanegara jangan sampai dipandang sebelah mata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
