Bisnis.com, JAKARTA — Derasnya impor produk peralatan listrik dan rendahnya kepatuhan penggunaan produk peralatan listrik buatan dalam negeri di proyek-proyek nasional, membuat produktivitas sektor tersebut terganggu.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia Karnadi Kuistono mengatakan, tingkat utilitas produsen alat listrik nasional sepanjang tahun ini berada di kisaran 70%. Capaian tersebut cenderung stagnan sejak 2015, kendati proyek-proyek strategis nasional sedang digenjot pemerintah.
“Kami sudah menyurati Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perekonomian terkait dengan rendahnya konsumsi peralatan listrik dalam negeri di beberapa proyek strategis nasional. Sebab, banyak proyek-proyek nasional yang justru memilih impor,” katanya kepada Bisnis.com, Rabu (14/11/2018).
Dia pun menyebutkan, aktivitas impor peralatan listrik justru semakin deras dengan adanya proyek-proyek nasional yang digarap oleh kebanyakan digarap oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia menyoroti, rendahnya serapan proyek-proyek seperti jalan tol, bandara dan pelabuhan yang seharusnya mampu meningkatkan serapan produk domestik.
Adapun, dia menyebutkan, proyek nasional yang konsisten melakukan penyerapan terhadap alat kelistrikan adalah proyek milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Hanya saja untuk proyek kelistrikan yang dikerjakan oleh swasta, para kontraktor juga cenderung lebih banyak menggunakan komponen impor.
Tak heran apabila impor mesin dan komponen listrik Indonesia melonjak 25,03% sepanjang Januari—September 2018 secara year on year (yoy) dari US$12,68 miliar menjadi US$15,86 miliar. Padahal, komoditas tesebut menyumbang porsi 13,59% terhadap total impor nonmigas RI tahun ini.
Dia melanjutkan, penurunan impor komoditas tersebut dari Agustus sebesar US$1,96 miliar menjadi US$1,70 miliar pada September 2018 disebabkan oleh dihentikannya sejumlah proyek pembangkit listrik nasional oleh pemerintah.
“Coba kalau nanti rem pembangunan infrastruktur nasional sudah dibuka lagi. Akan kembali naik,” jelasnya.
Menurutnya, para kontraktor—termasuk BUMN— yang mengerjakan proyek nasional mengklaim bahwa kualitas dan spesifikasi peralatan listrik yang diimpor tidak sesuai teknologi yang dibutuhkan. Padahal, dia mengaku bahwa produk dalam negeri memiliki teknologi yang setara dengan produk yang diimpor dari China maupun Singapura.
“Kami tidak meminta diberlakukan bea masuk lebih tinggi atau tindak pengamanan perdagangan dari impor. Kami hanya minta komitmen pengaplikasian tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di proyek-proyek nasional,” jelasnya.
Senada, Direktur PT Trafoindo Prima Perkasa David Limputra mengatakan, dia menemukan bahwa pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, DIY menggunakan transformator dari impor. Padahal, menurutnya produsen dalam negeri sudah mampu memproduksi transformator dengan kapasitas 25 kilo volt ampere (kva)-40 kva yang dibutuhkan untuk bangunan bandara.
“Harga produk impor tersebut biasanya dua kali lipat lebih mahal dari produk dalam negeri dan belum tentu memiliki sertifikat internasional. Sementara produsen dalam negeri saya jami 100% sudah tersetifikasi,” jelasnya.
Terpisah, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga menyatakan, TKDN proyek infratruktur nasional selama ini telah berada di level 90%. Capaian itu naik dari survei Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)pada 2017 pada proyek infrastruktur nasional, di mana TKDN mencapai 86%.
“Kami jamin, untuk proyek infrastruktur yang kami bangun, instalasi awal kelistrikan yang terkait dengan konstruksi sipil, komponen yang membutuhkan peralatan listrik menggunakan komponen dalam negeri,” jelasnya.
Namun dia tidak mengetahui, apabila terkait dengan penyelesaian akhir instalasi listrik pascapembangunan konstruksi sipil. Pasalnya proses penyelesaian tersebut, menurutnya, biasanya diserahkan kepada PT PLN.
Terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pemerintah harus memastikan bahwa proyek-proyek nasional memenuhi ketentuan TKDN. Terlebih pemerintah telah menlurkan aturan Keputusan Presiden (Kepres) No24/2018 Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
“Pengawasan ini penting, apakah benar produk kita tidak sesuai dengan spesifikasi proyek nasional. Sebab, jika tidak, maka persoalan defisit neraca perdagangan kita akan terus berlanjut. Apalagi sumbangsih peralatan listrik menempati posisi kedua terhadap impor nasional,” jelasnya
Total Impor Mesin/Peralatan Listrik
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januari-September 2017 (US$ miliar) Januari-September 2018 (US$ miliar) Pertumbuhan yoy (%) Kontribusi impor (%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,68 15,86 25,03 13,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eksportir Mesin/Peralatan Listrik ke Indonesia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Negara asal Januari-September 2017 (US$ miliar) Januari-September 2018 (US$ miliar) Pertumbuhan yoy (%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
China 5,44 7,21 32,66
Jepang 1,24 1,29 3,82
Singapura 1,15 1,35 17,17
Vietnam 0,92 0,67 -29,93
Korsel 0,62 0,80 28,91
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sumber: BPS, 2018
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
