Bisnis.com JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih untuk masalah ketersediaan bibit dan benih terutama untuk menunjang program Ketahanan Pangan 2019—2024.
Ketua Komite Ketahanan Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Franky Welirang mengatakan sudah 17 tahun belakangan polemik yang bergemuruh selalu sama tiap tahunnya. Ribut tentang kesejahteraan petani dan ribut tentang impor beras karena kekurangan produksi. Seolah-olah polemik tersebut adalah masalah yang tidak mempunyai solusi sama sekali.
"Kalau kita bicara ketahanan pangan itu berarti tentang bibit dan benih. Itu adalah kuncinya, tapi selama empat tahun ini kita tidak membicarakan hal tersebut. Kita hanya berbicara tentang kenaikan harga, hasil produksi dan sistem budidaya," katanya pada Rabu (24/10).
Franky mengingatkan, bahwa lahan di Indonesia itu terbatas. Dari 180 juta hektar luas daratan hanya 50% yang boleh diolah untuk masyarakat. Selain itu perubahan iklim secara tidak langsung juga mengubah karakteristik hama dan virus penyakit yang menyerang lahan-lahan produksi.
Dengan begitu, maka cara terbaik adalah meningkatkan produktivitas dengan bibit dan benih yang baik. Franky optimistis kemajuan teknologi seharusnya bisa mengeliminasi tantangan pertanian tersebut. Tapi belum disentuh selama ini atau pernah dikemukakan lalu menguap begitu saja.
"Jelas kita tahu teknologi bisa mengubah produktivitas atau menahan serangan hama dan virus penyakit. Segala kendala yang dihadapi bisa diatasi bila kita fokus mengembangkan benih. Tapi, [pemuliaan] benih dan bibit 4 tahun terakhir hilang," katanya.
Menurutnya untuk urusan perbenihan belum terlalu dianggap serius. Dia mencontohkan bahwa selama ini regulator dan pelaku usaha tidak tahu besaran kapasitas produksi benih dan kebutuhannya. Padahal industri perbenihan adalah peluang yang besar.
"Di ujung sini ribut karena impor, pedagang yang digebuk, tapi produsen yang butuh bahan baku teriak. Kalau memang semua [klaim] varietas [benih itu] jalan pernahkah ada evaluasi atau validasi?" Katanya.
Menurutnya, baik pemerintah dan pelaku usaha harus memiliki objektif yang sama untuk menyelesaikan ketahanan pangan. Yaitu, kesejahteraan petani dan harga komoditas harus terjangkau.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
