Bisnis.com, JAKARTA - Supply Chain Indonesia berpendapat Indonesia bisa menerapkan halal port atau pelabuhan halal seiring dengan besarnya potensi bisnis industsri produk halal baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Konsultan Senior Supply Chain Indonesia Zaroni Samadi mengatakan pendapat itu mengacu Indonesia yang sudah mengatur logistik halal melalui UU Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berisi tentang proses awal hingga pengiriman barang sampai ke tangan konsumen terjamin halal.
"Seperti pelabuhan agar tak terkontaminasi, sebab dipelabuhan itu semua barang ada dari manapun. Jadi ngak tahu kehalalannya. Jadi dengan proses yang dimulai saat di pelabuhan itu sudah dipastikan akan terpisah antara halal dan nonhalal," katanya kepada Bisnis, Kamis (18/10/2018).
Selain pelabuhan halal, Zaroni menilai pemerintah perlu menyusun cetak biru pengembangan logistik halal di Indonesia mengingat ceruk pasar di sektor ini memiliki potensi yang sangat besar.
Menurutnya, cetak biru logistik halal perlu disusun melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah, produsen, penyedia jasa logistik (pelabuhan, pergudangan, alat angkut), pengecer dan lembaga sertifikasi terkait.
Dia mengatakan logistik halal memiliki tantangan tersendiri yaitu terkait sisi permintaan dari masyarakat atau konsumen bahwa logistik halal tidak menjadi suatu keharusan atau kebutuhan. Ini berbeda dengan negara-negara lain yang di mana logistik halal memang dibutuhkan.
Zaroni menegaskan kondisi kehalalan di Indonesia saat ini lebih mengarah kepada konten kandungan suatu makanan atau bahan tertentu, belum kepada proses di mana produk itu sampai kepada konsumen seperti dimulai dari pergudangan, transportasi dan sebagainya.
"Itulah persoalannya. Bagaimana membangkitkan demand yang tadinya belum merasa butuh menjadi butuh," kata Zaroni .
Berangkat dari persoalan itu, lanjut dia, menjadikan otoritas seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum banyak melakukan suatu sertifikasi halal karena kebutuhan tersebut belum menjadi suatu keharusan.
Logistik halal merupakan proses mengelola aliran material di seluruh rantai pasok sesuai dengan standar halal. Produk halal dan nonhalal sendiri diberikan tempat yang berbeda agar tidak terkontaminasi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berniat mengembangkan pelabuhan halal guna menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal, tidak hanya sebagai konsumen.
.jpeg?w=300&h=221)
