Bisnis.com, JAKARTA -- Petani tebu Indonesia yang tergabung dalam Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (Aptri) menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka, Jakarta untuk memprotes impor gula yang dilakukan pemerintah.
Dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (16/10/2018), aksi unjuk rasa bakal digelar pada 16-18 Oktober 2018. Rencananya, ada sekitar 300 orang petani tebu dari Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.
Ketua Umum Aptri Soemitro Samadikoen mengatakan 300 orang tersebut mewakili para petani tebu di seluruh Indonesia yang saat ini mengalami rugi karena impor gula. Secara keseluruhan, ada empat tuntutan yang dibawa.
Pertama, stop impor gula karena jumlahnya sudah berlebih. Data Aptri menyebutkan stok gula konsumsi pada 2018 surplus 2,4 juta ton, dengan perincian stok sisa 2017 sebanyak 1 juta ton, rembesan gula rafinasi tahun ini sebesar 800.000 ton, dan produksi gula konsumsi tahun ini sebanyak 2,1 juta ton.
Suasana unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta./Dok. Aptri
Adapun impor gula konsumsi tahun ini sebanyak 1,2 juta ton.
"Sehingga, total stok 5,1 juta ton, sedangkan kebutuhan gula konsumsi hanya 2,7 juta ton," ujarnya.
Kedua, pemerintah diminta membeli gula tani yang tidak laku. Soemitro menyatakan komitmen pemerintah untuk membeli gula tani sebanyak 600.000 ton melalui Bulog dengan harga Rp9.700 per kilogram (kg) tidak kunjung terealisasi.
Bulog diklaim hanya membali sekitar 100.000 ton, sehingga sebagian petani terpaksa menjual gula dengan harga di bawah Rp9.000 per kg. Dengan harga ini, petani mengalami rugi karena biaya produksi sebesar Rp10.600-Rp11.000 per kg.
"Maka, kerugian kami untuk 2018 sebesar Rp2 triliun, dengan perhitungan kerugian petani Rp2.000 per kg dikali 1 juta ton gula tani," paparnya.
Ketiga, pemerintah didesak untuk menindak tegas pelaku rembesan gula rafinasi. Pasalnya, rembesan ini membuat gula tani menjadi tidak laku karena pasar sudah penuh dengan gula impor.
Aptri menghitung pada 2018, ada 800.000 ton rembesan gula rafinasi. Hal ini pun sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.
Suasana unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta./Dok. Aptri
Aptri menilai rembesan terjadi akibat berlebihnya izin impor gula rafinasi, yakni mencapai 3,6 juta ton, meski kebutuhannya hanya 2,4 juta ton.
Keempat, pemerintah diminta mengganti Menteri Perdagangan karena dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap membanjirnya impor gula.
Berdasarkan catatan Bisnis, awalnya izin impor gula mentah yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk dijadikan gula kristal rafinasi (GKR) semester II/2018 adalah 577.000 ton.
Namun, direvisi menjadi 1,27 juta ton karena keluarnya tambahan rekomendasi impor GM dari perusahaan-perusahaan GKR melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
