Bisnis.com, MANGUPURA—Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen mendorong implementasikan blended finance atau pembiayaan gabungan sebagai alternatif pembiayaan dengan membantu pemberian insentif berupa regulasi.
Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan mengatakan salah satu contoh regulasi yang akan disusun berupa Perpres tentang sampah.
Blended finance adalah salah satu metode pembiayaan infrastruktur yang mengandalkan dana gabungan dari filantropi dan swasta ssebagai salah satu instrumen keuangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menutup keterbatasan ruang fiskal, menarik sumber-sumber pendanaan internasional masuk ke Indonesia dan sekaligus berkontribusi pada kestabilan sistem keuangan negara.
“Karena kami tidak ingin menggantungkan semua biaya pembangunan hanya kepada APBN, terutama dengan yang berhubungan dengan SDG's [tujuan pembangunan berkelanjutan],” jelasnya usai membuka secara resmi Forum Tri Hita Karana (THK) di Tanjung Benoa, Rabu (10/10/2018).
Luhut mengatakan forum ini dipersiapkan sejak 1.5 tahun lalu saat perkenalan pertamanya dengan metode blended finance .
Dia mengatakan tidak sedikit proyek-proyek yang ditandatangani akhir acara ini nanti, dan kebanyakan berhubungan dengan SDG's seperti lingkungan hidup, sampah laut, sampah plastic.
Baca Juga
THK Forum akan meluncurkan lebih dari 30 proyek, investasi dan inisiatif yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengakhiri kemiskanan, menanggulangi perubahan iklim dan melindungi planet.
Presiden Yayasan United in Diversity (UID) Mari Elka Pangestu menilai kunci dari keberhasilan blended finance adalah kerja sama pemerintah dan sektor swasta.
Dia menjelaskan blended finance lebih mempertimbangkan biaya sosial ke depan, sehingga harus ramah lingkungan agar dapat menarik investor yang fokus kepada aspek lingkungan.
“Proyek-proyek pembangunan kita yang berhubungan dengan SDG's jumlahnya tidak sedikit seperti ecotourism, lingkungan hidup, health, ekonomi perempuan," ujarnya.
Tiga tahun lalu Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan target pembangunan infrastruktur sebesar Rp 5,519 triliun, yang 40 %nya bersumber dari APBN.
Banyak dari target-target tersebut relevan dengan pencapaian SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penyediaan infrastruktur untuk mendorong industri.
“Kita akan melihat pertumbuhan seperti apa yang bisa berkelanjutan untuk Indonesia dan kita bisa melihat apa yang menjadi keinginan investor dan dari situ kita bisa melihat bentuk pembiayaannya. Jadi kita harus melakukan kerja sama antara sektor swasta, masyarakat dan para pemangku kepentingan" katanya.
Mantan Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif ini menyatakan tidak terlalu sulit karena banyak program dan proyek Indonesia yang telah seiring dengan mencapaian SDG's seperti green sukuk bond, green bond dan OJK pun telah mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan dan banyak lagi.
