Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan penanganan logistik bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, dinilai perlu ada perbaikan setelah melihat kondisi di lapangan yang kurang kondusif pascagempa disertai tsunami beberapa waktu lalu.
Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku penanggungjawab yang menyediakan pedoman, kebijakan, dan legislasi mengenai urusan penanggulangan bencana perlu meningkatkan koordinasi antarlembaga dan kementerian (L/K).
Secara regulasi, Yukki mengatakan BNPB merupakan badan yang dipersiapkan untuk menangani bencana dan mengkoordinir L/K dari mulai kesiapsiagaan, tanggap bencana, pemulihan hingga mitigasi sesuai Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008.
Namun, pada praktiknya dia melihat hal tersebut masih kurang bahkan pada beberapa hari pascagempa dan tsunami terlihat tidak siap. "Akan tetapi pada pelaksanaannya, koordinasi antar L/K masih kurang, dan cenderung tumpang tindih sehingga kurang efektif," katanya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Yukki mengatakan asosiasi logistik bersama komunitas lain di antaranya Asperindo dan Supply Chain Indonesia (SCI) bahkan memberikan perhatian lebih terhadap logistik bencana dengan membentuk forum logistik bencana dengan memberikan kontribusi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sharing knowledge.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan terkait masalah logistik di lapangan pihaknya telah membentuk klaster logistik yang ada berada di posko induk dengan berbagai unsur pemerintahan seperti pemerintah pusat dan daerah.
Dia menyatakan di posko tersebut nantinya ada pihak terkait yang mengelola logistik baik dari pendataan sampai pendistribusian. Namun, sejauh ini pihaknya belum memiliki data terkait total logistik yang ada di sana mengingat banyaknya bantuan yang mengalir.
