DMSI Berharap Diplomasi Sawit Lebih Agresif

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) berharap regulator melakukan deplomasi yang lebih agresif ke luar negeri untuk mengkampanyekan minyak sawit.

Ketua Umum DMSI Derom Bangun mengatakan pemerintah memang sudah mendiplomasikan minyak sawit melalui Keduataan Besar di negara-negara importir. Namun menurutnya perlu lebih dari sekedar mengkampanyekan kebaikan minyak sawit karena beberapa pihak selalu punya amunisi untuk melawan balik dengan perspektif yang negatif.

"Kita juga perlu mempelajari balik tentang karakteristik minyak biji bunga matahari, minyak kedelai dan minya rapeseed. Sehingga kita punya komparasi minyak nabati yang terbaik dalam kontribusi terhadap lingkungan," katanya pada Jum'at (5/10).

Derom menjelaskan kebun kelapa sawit yang berumur sepuluh tahun bisa menyerap karbon 100 ton per tahun per hektar. Dalam satu hektar kebun kelapa sawit tersebut biasa berisi 130—140 pohon artinya setiap tegakan bisa menyerap minimal 0,76 ton karbon per tahun.

Sementara itu, kalau dibandingkan dengan tanaman kedelai yang hanya dapat menyerap karbon 5 ton dalam sekali masa panen, kelapa sawit jauh lebih sustainable.

Menurutnya antara negara juga perlu membandingkan produksi karbon per tahun. Indonesia, lanjutnya, termasuk rendah dengan 1,6 kg karbon per kapita per tahun sedangkan negara lain bisa 10 kg karbon per kapita per tahun.

"Kita ini perlu membandingkan keadaan disana dengan disini. Jangan hanya kebun sawit yang diperiksa sehingga mereka sadar juga punya kekurangan," tegasnya.

Pelaku usaha persawitan, lanjutnya, selalu dituding dengan isu deforestasi tapi menurutnya seluruh pihak perlu bersatu untuk menyuarakan bahwa kelapa sawit bisa menyerap karbon di udara.

Derom menyarankan agar lembaga internasional menentukan beban karbon yang harus dipikul oleh tiap negara untuk menyerap karbon. Dengan begitu, tiap negara memiliki tanggung jawab tersendiri untuk menjaga lingkugan dan tidak dibebankan hanya kepada satu negara.

"Kita bagi secara proporsional lahan minimum perhutanan setiap negara. Kalau hutan masih kurang kita minta mereka tambah dengan mengurangi lahan pertanian. Pemerintah kita perlu suarakan ini agar mereka juga sadar kita sudah jaga baik lingkugan dan hutan," tegasnya.