Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) berpendapat penanganan logistik bencana di Palu seharusnya dikomandoi oleh satu pucuk komando yang memang memiliki kewenangan mutlak.
Ketua Umum DPP ALI Zaldy Ilham Masita mengatakan Sejauh ini dia melihat bahwa banyak stakeholder yang memberi komando sehingga sering terjadi kesalahan penanganan.
"Penanganan logistik bencana membutuhkan hanya satu pucuk komando yang jelas dan semua pihak mengikuti dan menghormati termasuk Menteri, Panglima TNI dan Gubernur," kata Zaldy, Kamis (4/10/2018).
Dalam hal ini, Zaldy menyatakan yang memiliki kewenangan seharusnya ada pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam beberapa hari sejak kejadian, kata dia, pucuk komando bencana kerap berganti-berganti dan hampir semua pihak termasuk menteri memberikan komentar dan perintah.
Zaldy mengatakan dengan banyaknya komando tersebut menjadikan salah satu faktor kunci yang menjadi masalah utama dalam logistik bencana.
Pascatsunami Aceh pada 2004, lanjutnya, sudah banyak usaha yang dilakukan bersama antara BNPB, Basarnas, WFP dan beberapa asosiasi logistik untuk menyiapkan strategi, SOP, dan persiapan untuk disaster humanitarian logistics.
Kendati demikian, dia menilai semua yang telah disiapkan tersebut belum diimplementasikan dengan baik.
Padahal, seharusnya semua itu sudah diatur oleh BNPB mengingat badan itu yang paling ahli dan sudah mendapat masukan dari para pakar logistik sejak 5 tahun lalu.
Di samping itu, dari sisi pengalaman juga kemampuan dan sumber daya BNPB yang paling handal dalam menangani bencana.
Kendati demikian, dia mengatakan perusahaan logistik siap membantu untuk persediaan gudang, truk, kapal dan lain-lain guna mengakomodasi penanganan logistik di Palu.
"Asosiasi Logistik sudah ada MoU dengan BNPB untuk membantu bila terjadi bencana." kata dia.
.jpeg?w=300&h=221)
