Bisnis.com, JAKARTA - Melihat banyaknya bencana alam di negeri ini, pemerintah memutuskan untuk mengasuransikan barang milik negara.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil menuturkan
pemerintah masih membahas mekanisme asuransi barang milik negara (BMN).
Selama ini, bencana alam yang terjadi dirasa cukup memberatkan karena mengerus budget baik pemerintah pusat dan daerah.
"Nanti kita lihat hitung-hitungannya, siapa yang bayar preminya, preminya dibayar berdasarkan nilai apa," papar Suahasil, Kamis (4/10).
Tidak hanya itu, Suahasil mengaku pemerintah belum mempertimbangkan penyedia asuransi yang ditunjuk, dari dalam atau luar negeri.
Rencananya, pemerintah akan meluncurkan kerangka strategi penanggulangan bencana di sela-sela IMF-World Bank Meeting di Bali, minggu depan.
