Pembangunan Pariwisata: Investasi Masih Kurang Rp350 Triliun

Kementerian Pariwisata menargetkan investasi dan pembiayaan untuk pengembangan pariwisata nasional hingga 2024 mencapai Rp500 triliun, tetapi yang teralisasi hingga saat ini baru 30%.
Yanita Petriella | 27 September 2018 16:08 WIB
Wisatawan mengunjungi Candi Borobudur, di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (20/6/2018). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata menargetkan investasi dan pembiayaan untuk pengembangan pariwisata nasional hingga 2024 mencapai Rp500 triliun, tetapi yang teralisasi hingga saat ini baru 30%.

Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan destinasi pariwisata prioritas (DPP) dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) lainnya. Namun, hingga saat ini, kebutuhan dana tersebut baru tercapai sekitar Rp150 triliun.

“Kebutuhan investasi Rp500 triliun ini sejak 2015 sampai 2019, lalu diperpanjang hingga 2024. Baru 30% yang terpenuhi hingga kini,” ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya, di sela-sela Rakornas Pariwisata, Rabu (26/9/2018).

Dana Rp500 triliun itu rencananya dialokasikan sebesar 50% untuk membangun proyek ‘10 Bali Baru’ dan 50% untuk pembangunan di 88 wilayah KSPN.

Adapun, ‘10 Bali Baru’ tersbeut a.l. Danau Toba, Kawasan Candi Borobudur, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Labuan Bajo, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Gunung Bromo, Taman Nasional Wakatobi, dan Morotai.

Kebutuhan dana Rp500 triliun tersebut dipenuhi dari investasi pemerintah senilai Rp170 triliun, dan swasta Rp35 triliun. (Lihat grafis)

Pembiayaan swasta diperoleh dari perbankan senilai Rp230 triliun, nonbank Rp10 triliun dan pasar modal Rp45 triliun.

Selama ini, sambung Arief, industri pariwisata tidak pernah memanfaatkan pasar modal melalui penerbitan obligasi, reksa dana pendapatan tetap, maupun reksa dana penyertaan terbatas. Untuk itu, pemerintah menargetkan tahun ini dapat menerbitkan reksa dana pariwisata terpadu. 

“Kami mencari bentuk yang pas agar pariwisata juga dibiayai oleh pasar modal kupon dan bunganya sekitar 10%—12% dan industri sudah mau. Tenornya 8 tahun. Ada 3 tahun tak perlu membayar bunga atau kami berikan semacam reksa dana pendapatan tetap, fix income, tetapi punya opsi bisa di-convert ke reksa dana penyertaan terbatas. Ini yang kami tawarkan.”

Arief mengakui untuk menarik swasta berinvestasi di sektor pariwisata Indonesia tidaklah mudah meski pemerintah telah mengucurkan investasi yang tak sedikit demi mengembangkan proyek ‘10 Bali Baru’.

“Investasinya 50:50, US$10 miliar dari pemerintah dan US$10 miliar dari swasta. Untuk ‘10 Bali Baru’, pemerintah sudah kucurkan dana di atas Rp350 miliar, tetapi swasta belum bangun,” ucap Arief.

Dia mencontohkan, KEK Tanjung Lesung yang pembangunannya belum secepat KEK pariwisata lainnya. Padahal, jalan tol Serang—Panimbang senilai Rp7 Triliun sudah dibangun pemerintah untuk aksesibilitas.

“Saya heran banget. Tol sudah jadi, mau beli tanah di Tanjung Lesung juga masih Rp200.000/ meter. Kalau menunggu jadi semua baru bangun, itu namanya swasta enggak adil dengan pemerintah.”

TARIK DEVISA

Kebutuhan investasi itu, lanjutnya, juga merupakan langkah mendongkrak perolehan devisa dari sektor pariwisata, yang pada 2018 ditargetkan US$17 miliar.

Pada 2019, target devisa pariwisata dipatok US$20 miliar dari 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara.

“Pariwisata adalah sektor yang paling murah dan mudah memperoleh devisa, karena turis bayar makan dan belanja langsung di sini. Saya jamin target devisa itu bisa terpenuhi,” tegas Arief.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo menuturkan, realisasi investasi pariwisata dari 2015 hingga semester I/2018 mencapai Rp67 triliun.

Kontribusi sektor pariwisata ini hanya sebesar 3,03% dari total investasi nasional yang mencapai Rp2.154,75 triliun dari 2015 hingga semester I/2018.

“Rerata pertumbuhan investasi sektor pariwisata dari 2015 hingga 2017 mencapai 35,7%,” katanya.

Dia mengungkapkan, terdapat sejumlah tantangan dalam investasi pariwisata. Pertama, percepatan perizinan dan nonperizinan penanaman modal. Kedua, pengadaan lahan dan rencana tata ruang wilayah yang terkadang membuat investor khawatir. Ketiga, penyediaan infrastruktur dasar.

“Kualitas dan kuantitas tenaga kerja juga penting. Kami sedang merumuskan pembiayaan di sektor pariwisata. Selain itu, kami menggodok mini tax holiday untuk menarik investasi,” ucap Wisnu.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agus Purwoto menambahkan, pada 2020—2024, kunjungan wisman ditargetkan mencapai 25—30 juta. Adapun, penerimaan devisa pariwisata ditargetkan US$28,5 miliar.

Untuk itu, katanya, pengusaha mempunyai peranan penting sehingga perlu penetapan skema pembiayaan dan adanya kesepakatan terkait dengan jenis usaha sebagai dasar perumusan kebijakan pengembangan pariwisatan serta penyusunan insentif bagi pengusaha.

“Peringkat branding pariwisata nasional dapat naik dari 47 menjadi 35. Lalu fokus promosi pada Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Rusia, AS, Asean dan Eropa Barat.”

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Reza Anglingkusuma berpendapat, sektor pariwisata akan diandalkan sebagai instrumen perbaikan defisit neraca transaksi berjalan.

Pada tahun lalu, sebutnya, sektor pariwisata menyumbang devisa senilai US$14 miliar, alias sudah setara dengan ekspor komoditas unggulan Indonesia.

“Pengembangan pariwisata berdampak positif terhadap ekonomi keseluruhan dan bertambah investasi serta meluasnya lapangan kerja.”

Terpisah, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedi mengakui kontribusi swasta dalam investasi pariwisata belum begitu besar karena pertimbangan amenitas dan infrastruktur yang belum dipenuhi.

“Pembangunan pariwisata masih di kota besar, belum mau di kota kecil. Masih ada mindset membangun untuk mencari untung bukan membangun negara. Padahal, penopang ekonomi ke depan ini sektor pariwisata,” ujarnya.

Ketua Umum Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Asnawi Bahar menambahkan, para peng usaha pasti menghitung terlebih dulu tingkat pengembalian investasi dan asetnya. Selain itu, mereka mempertimbangkan kemudahan dan program pemerintah serta sumber pembiayaan.

“Pengusaha juga melihat market-nya. Memang pengembalian investasi di sektor pariwisata lebih cepat daripada yang lain,” ucapnya.

Bagi industri pariwisata, lanjutnya, pemerintah harus membangun infrastruktur dan amenitas sebelum dikembangkan oleh pengusaha.

“Pionernya memang pemerintah. Kalau sudah, baru kami masuk mengembangkan,” kata Asnawi.

Investasi Pariwisata: Rp205 triliun:

  • Didapatkan dari:
    • Investasi pemerintah Rp170 triliun
      • Digunakan untuk infrastruktur penunjang pariwisata Rp70 triliun
    • Investasi swasta Rp35 triliun

 

Pembiayaan Pariwisata: Rp295 triliun:

  • Didapatkan dari:
    • Pembiayaan pemerintah Rp10 triliun
      • Dana dari LPEI, PT SMI, SMF, PT PII, PINA, dan LPDB Rp10 triliun
    • Pembiayaan swasta Rp285 trilun
      • Dana dari bank Rp230 triliun
      • Dana dari nonbank Rp10 triliun
      • Dana dari pasar modal Rp45 triliun

 

Rencana Pembangunan Fasilitas Pariwisata pada 2019—2024

------------------------------------------------------------

Proyek:                                   Kebutuhan (unit):

------------------------------------------------------------

Penambahan kamar hotel        120.000

Restoran                                  15.000

Taman rekreasi                        100

Operator selam                        100

Kawasan marina                      100

Kawasan ekonomi khusus       100

Homestay                                100.000

------------------------------------------------------------

Sumber: Rakernas Pariwisata, Kementerian Pariwisata, 2018

 

 

 

 

 

 

Tag : pariwisata
Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top