Bisnis.com, KARAWANG – Bank Negara Indonesia mengeluarkan kredit konstruksi untuk pengembang dengan skema paket kerja sama pembiayaan pembangunan perumahan sampai penjualan.
Senior Vice President Bank Negara Indonesia (BNI) CEO Region Jakarta Kemayoran Feri Andajaya mengatakan perseroan memilki skema pembiayaan untuk kredit konstruksi. Salah satu pengembang yang sudah menerima fasilitas kredit konstruksi tersebut adalah PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.
“Kita sudah ada [kredit konstruksi], kita jalan berdasarkan analisis kita. Karena analisi ada berdasarkan bisnis yang selama ini seperti apa. Lalu dari repayment capacity seperti apa, terus proyek yang dibiayai dari sisi kelaikan juga seperti apa,” ungkap Feri kepada Bisnis, di Karawang Timur, Rabu (26/9/2018),
Menurut Feri upaya menggandeng pengembang mendapatkan kredit konstruksi adalah upaya untuk bisa memberikan paket kerjasama. Dimulai dari pemberian kredit sampai kredit pemilikan rumah (KPR) dari produk pengembang juga dilakukan di BNI.
“Kita gandeng, artinya dibangun konstruksi, dijual, biar nanti secara artinya komplit ke kita KPR dengan BNI juga. Jadi kredit konstruksi di kita, KPRnya di BNI,” ungkap Feri.
Upaya ini diakui sebagai strategi menggenjot target BNI mengucurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke seluruh Indonesia. Asal tahu saja, BNI tahun ini mengejar penyerapan FLPP bisa mencapai 6000 unit. Saat ini sendiri sudah terealisasi sekitar 50%.
Baca Juga
"Hari ini salah satunya dari 50% ada 1.046 unit ini yang kita buka se-Indonesia, dan ini di sisa waktu 3 bulan ke depan bisa menutup target kita tahun ini," jelas Feri.
Jumlah anggaran yang disediakan oleh BNI untuk FLPP sekitar Rp400 miliar. Selama ini BNI mengklaim sudah membantu pembangunan properti komersial. Ada pun kerjasama ini berfungsi mendorong kerjasama pengembang yang belum menggunakan jasa FLPP.
"Yang sudah, kita juga ajak kerjasama, jadi dua skema. Developer yang belum dengan developer yang sudah kita push untuk ikut. Dibantu dengan Kementerian PUPR untuk mempermudah proses izin," kata Feri.
Kendala penyerapan FLPP bagi perbankan selama ini, kata Feri, adalah mempertimbangkan resiko non performing loan (NPL). Namun karema ada pasar properti menengah bawah yang terus menggeliat, maka BNI pun memutuskan tetap ekspansi melakukan pembiayaan perumahan.
"Nah, kendalanya pada segmen menengah bawah si konsumen pecara penghasilan tidak semuanya fixed income. Ada yang informal," tutur Feri.
Terkait kredit konstruksi kepada Ristia Group yang mengelola perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Karawang Timur, Feri belum bisa memberikan persentase kredit dan suku bunganya. Begitu pula jajaran komisaris, dalam hal ini Komisaris Utama Ristia Group, Vence Rahardjo juga menolak membeberkan porsi dana kredit yang dikucurkan kepada perseroan.
“Jangan diungkap semua dulu disini, kami harus laporkan terlebih dahulu semua lengkapnya ke OJK [Otoritas Jasa Keuangan],” terang Vence.
Sementara itu, Komisaris Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokropsaputro mengatakan selama ini untuk membangun rumah MBR, perseroan tidak menggunakan dana kredit konstruksi. Sejauh ini perusahaan masih mengupayakan pendapatan internal, ataupun melalui right issue. Meskipun begitu, Benny mengaku tertarik dan berminat dengan kerjasama paket kredit konstruksi sampai KPR untuk mempermudah pengembang dan menyerap konsumen.
“Ya tertarik dan bisa saja, selama itu bunganya oke, dan rasional dalam perdagangan, oke saja,” tutur Benny.
