Bisnis.com, JAKARTA – Guna mencegah konflik lahan dalam proses pemindahan ibu kota ke Palangka Raya, pemerintah diimbau segera menyusun kajian tata ruang dan hanya menggunakan lahan milik negara dalam membuka infrastruktur dan permukiman.
Walikota Palangka Raya, Riban Satia mengatakan tidak ingin wacana pemindahan ibu kota ini membuat Palangka Raya mengalami permasalahan seperti yang dialami Jakarta. Menurutnya, Palangka Raya yang memiliki luas wilayah total 2.853,11 kilometer persegi dengan 5 kecamatan dan 30 kelurahan itu masih menghadapi kendala infrastruktur dan tata ruang sebelum disulap menjadi ibu kota.
“Kalau berdasarkan tata ruang, status kawasan itu sudah ada, warnanya kuning, itu hutan produksi. Nah tetapi ada juga yang sekarang jadi kampung, ada desa, dan dalam peta tata ruang itu masuk ke kawasan kuning. Itu yang menjadi pemukiman juga cenderung di bantaran sungai, maka sudah kita relokasi,” ujar Riban dalam seminar Optimalisasi Keruangan Palangkaraya, Palangkaraya Kota Harati, Menyambut Wacana Pemindahan Ibu Kota di Pullman Hotel, Selasa (18/9/2018).
Menurut Riban, cara awal untuk mengangkat perekonomian Palangka Raya sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur adalah dengan memberi kesempatan kepada daerah ini menjadi tuan rumah atas acara besar tingkat nasional sampai internasional. Dia menilai, seperti Banyuwangi, daerah tersebut menjadi lebih maju setelah disulap menjadi kota festival.
“Maka tata ruang Palangka Raya ini harus dikerjakan sesuai zona-zonanya,” ungkap Riban.
Bisnis.com mencatat, ada 62,23% lahan di Palangka Raya berstatus sebagai kawasan hutan dengan luas total 177.545 hektare. Total lahan terbangun di Palangka Raya baru seluas 3.462 hektare, dengan persentase 1,21%. Sementara untuk pemukiman, ada luas 2,802 hektare dengan persentase 0,98%. Ada pun jumlah populasi di Palangka Raya mencapai 275.667 jiwa, dengan laju pertumbuhan 2,95%, dan kepadatan penduduk 97 jiwa per kilometer persegi.
Baca Juga
Menurut Ahli Perancangan Perkotaan Universitas Indonesia, Antony Sihombing, upaya agar Palangka Raya tidak berakhir seperti Jakarta, maka kota ini cukup menjadi pusat pemerintahan saja. Jika ada aktivitas bisnis bisa dilakukan di kota lain, atau kota penyangga. Dia juga mengusulkan, aktivitas bisnis bisa dilakukan di kota lama.
Cara lain kata Antony adalah dengan menetapkan Palangka Raya sebagai kota harati, ada pun harati adalah kata lain dari smart city. Oleh sebab itu Palangka Raya akan menjadi kawasan yang mengandalkan teknologi namun tetap mempertahankan kearifan lokal disana.
Misalnya saja, dengan tetap memberikan porsi lahan tertentu untuk Kampung Adat Dayak, sekitar 5 hektare per kepala keluarga. Antony menambah, nanti ada kampung air di pelabuhan kota lama yang tetap dipertahankan, dikaji, bisa menjadi tujuan wisata. Kawasan itu bisa menjadi komoditas pariwisata, salah satunya festival.
“Maka kita usulkan ini menjadi compact city, mereka bisa hidup, tinggal, disana, tidak menggunakan lahan yang terlalu luas. Sehingga hutan bisa terjaga, dan air serta resiko banjir sudah kita pertimbangkan,” ungkap Antony kepada Bisnis.
Oleh sebab itu, Antony menegaskan pengembang yang akan melakukan ekspansi dan ikut berinvestasi di Palangka Raya perlu memperhatikan kesetaraan antar masyarakat. Oleh sebab itu segmen perumahan yang ditawarkan juga harus sesuai dengan karakter masyarakat setempat. Selain itu harus dipastikan pengembangan nantinya mengusung konsep hunian berimbang.
