Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat adanya sumber daya 166 miliar ton dan 37 miliar cadangan batu bara nasional yang dihimpun dari dari 1.108 perusahaan atau sekitar 54% total jumlah IUP/PKP2B di Indonesia.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, maka ada peningkatan signifikan dengan jumlah 125 miliar ton sumber daya dan 25 miliar ton cadangan batu bara.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diunggah di laman resmi Kementerian ESDM, volume tersebut dihimpun dari 19 provinsi yang dihuni pelaku usaha batu bara serta data PKP2B dari Ditjen Minerba.
Kepala Bidang Batubara Pusat Sumberdaya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi Rita Susilawati mengatakan jika merujuk asumsi angka produksi batu bara yang ditetapkan pemerintah sekitar 485 juta ton pada 2018, maka dengan jumlah cadangan sebesar itu akan bertahan sekitar 76 tahun ke depan.
Menurutnya, kegiatan eksplorasi secara rinci dan mendalam dapat merubah status sumber daya menjadi cadangan, sehingga umur pemanfaatan batubara Indonesia juga bisa terus meningkat.
“Keberhasilan terbesar dicatatkan oleh Dinas ESDM Provinsi Bengkulu yang telah berhasil mengumpulkan data dari seluruh pemegang IUP di provinsi tersebut, sementara Kalimantan Timur masih menjadi tantangan terbesar karena dari 800-an IUP baru sekitar 50% data yang terkumpul,” katanya.
Di samping itu, keberhasilan menjaring lebih banyak data sumberdaya dan cadangan IUP/PKP2B minerba juga meningkatkan angka cadangan minerba nasional secara signifikan dan memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap jumlah kekayaan sumber daya minerba yang dimiliki Indonesia.
Sejauh ini, setidaknya ada 8.100 IUP hingga semester I/2018, sementera berdasarkan Forum Korsup KPK dan Ditjen Minerba menghasilkan pencabutan 2.595 IUP oleh Pemda pada 2015 - 2017, sehingga mulai tahun ini ada sebanyak 6.565 IUP yang berstatus clean and clear.
Rekonisiliasi data batu bara ini dilakukan atas kerja sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui PSDMBP Badan Geologi bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Minerba dan Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) sektor minerba KPK.
TANTANGAN PENGUMPULAN DATA
Saat dihubungi Bisnis, Minggu (2/9), Rita menjelaskan pemilik IUP di setiap regional berbeda-beda, sehingga memang sulit untuk membuat penghitungan. Akan tetapi, jika dilihat secara kuantitas, maka data pemilik IUP yang ada di Sumatra sudah paling banyak, diikuti oleh Kalimantan dan Sulawesi.
Untuk Bengkulu, jumlah pelaku yang ada di provinsi ini relatif kecil atau di bawah 100 IUP. Berbeda dengan Kalimantan Timur dengan jumlah total 800-an IUP. Menurutnya, meski masih 52%, apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Kaltim tetap patut diapresiasi.
“Banyak faktor kenapa hasilnya berbeda, selain karena jumlah IUP. Misalnya, kalau dahulu penyimpanan data ada di kabupaten, dan penyimpanannya tidak bagus. Lain lagi, karena memang pelaku usaha yang melaporkan,” tegasnya.
Sementara itu, untuk PKP2B dan IUP yang dimiliki pemerintah/BUMN sudah seluruhnya melaporkan data. Dia mengakui, data yang dihimpun dari PKP2B telah masuk karena langsung diawasi oleh Ditjen Minerba ESDM.
Pemerintah sendiri menargetkan rekonsiliasi data cadangan batu bara 100% dapat dihimpun dalam waktu empat tahun mendatang. Untuk data rekonsiliasi data penuh 2018 akan dilaporkan pada awal tahun depan.
“Kita masih ada dua rekonisliasi lagi, nah data 100% akan sampai pada 4 tahun mendatang. Kalau yang sekarang bisa dibilang data semester I/2018,” tambahnya.
