Bisnis.com, PALEMBANG – Inisiator pembangunan proyek kereta layang DKI Jakarta, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. tengah menunggu evaluasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan studi pembangunan proyek yang diestimasi akan memiliki nilai investasi sekitar Rp12 triliun-Rp15 triliun tersebut.
Direktur Utama Adhi Karya (ADHI) Budi Harto mengatakan saat ini usulan proyek yang lebih dikenal dengan sebutan loop line tersebut sudah diajukan ke tim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan tengah dievaluasi untuk ditindaklanjuti.
“Sudah dalam pembahasan dengan timnya Pak Gubernur [Anies], menunggu evaluasi dari mereka atas pembangunan ini,” ujarnya kepada Bisnis di Palembang, Kamis (30/8/2018).
Dalam usulan tersebut, Budi memastikan calon pemrakarsa proyek tersebut bakal dilakukan oleh tiga BUMN konstruksi dengan cara konsorsium. Selain ADHI, dua pihak lain yang bergabung untuk menjadi calon pemrakarsa yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. (JKON).
Dalam timeline ADHI, proyek tersebut ditargetkan mendapat kepastian pembangunan pada tahun ini.
Sebelumnya, dia mengungkapkan proyek tersebut diestimasi memiliki panjang 26 kilometer (km) dan dibangun dengan desain melingkar (berbentuk lingkaran).
Dalam desain awal, pembangunan loop line akan dibangun berdekatan dengan rute pemberhentian utama seperti Stasiun Manggarai, Stasiun Tanah Abang, dan Stasiun Duri yang selama ini selalu padat karena menjadi pintu menuju tempat tinggal pengguna jasa di Bekasi, Depok, dan Tangerang.
Loop line dinilai dapat mempercepat waktu tempuh pengguna jasa karena tidak perlu menghadapi perlintasan sebidang dan menghadapi kemacetan pada jalur darat sehingga waktu perjalanan menjadi lebih efisien.
Rute awal yang diusulkan untuk proyek tersebut adalah jalur layang Manggarai-Tanah abang-Duri-Kampung Bandan-Kemayoran-Manggarai. Rencananya, sedikitnya ada 15 stasiun yang akan dibangun berdekatan dengan stasiun eksisting kereta commuter line yang dioperasikan PT Kereta Api Indonesia (KAI) saat ini.
Nantinya, proyek tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan operasional kereta commuter line. Tidak hanya terintegrasi secara lokasi, tapi diharapkan juga terintegrasi menjadi satu sistem ticketing sehingga pengguna tetap akan membayar satu kali untuk dua moda yang berbeda.
Sebelumnya, Direktur Operasi II ADHI Pundjung Setya Brata menambahkan dalam proposal yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, pihaknya juga mengusulkan skema bisnis untuk membangun proyek ini. Salah satunya, skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dengan Availability Payment (AP/ketersediaan layanan).
Dengan bentuk pendanaan tersebut, nantinya pemerintah semacam membeli layanan badan usaha dengan membayar secara bertahap dan berkala hasil pembangunan yang sudah dilakukan badan usaha.
Kendati demikian, Pundjung menyatakan pihaknya masih terbuka dengan berbagai opsi bentuk pendanaan lainnya untuk merealisasikan pembangunan proyek tersebut.
