Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama dengan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (Lapan) melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait pemanfaatan citra satelit beresolusi tinggi.
Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil mengatakan pemanfaatan penggunaan citra satelit oleh Lapan untuk membantu mempercepat proses pendaftaran tanah di Indonesia.
“Dukungan Lapan dengan citra satelit sangat tinggi. Semoga pada 2019 dengan bantuan Google juga dengan citra satelit dari Lapan, kami akan daftarkan tanah lebih cepat,” ujar Sofyan di Jakarta, Senin (4/6/2018).
Tanah-tanah di Indonesia yang merupakan puzzle-puzzle, katanya, dengan bantuan citra satelit diharapkan dapat terintegrasi dan terdaftar sehingga pada 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar dan bila dimungkinkan dapat tersertifikasi.
Kementerian ATR/ BPN menargetkan pada 2018 sebanyak 5,4 juta bidang tanah bisa terdaftarkan dan sebanyak 7 juta sertifikat dapat diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
Hingga kini, Kementerian ATR/ BPN memiliki beberapa program penunjang Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) untuk mempercepat pendaftaran tanah seperti Participative Land Registration (PaLaR) bersama dengan Kadaster Belanda dan Pemetaan tanah dengan Citra Satelit oleh Lapan.
Baca Juga
Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin mengatakan selain untuk mempercepat proses pendaftaran tanah, penggunaan citra satelit dengan Lapan dapat menghemat anggaran dan efisiensi pemanfaatan penggunaan citra satelit itu sendiri.
“Ini juga upaya menghemat anggaran dana dengan melakukan citra satelit melalui satu pintu, hemat hingga Rp1 triliun. Pemanfaatannya juga lebih efisien. Satu citra bisa digunakan dengan beberapa kepentingan, seperti untuk pertanahan oleh ATR/BPN tapi juga bisa digunakan oleh kementerian lain,” ujar Thomas.
Selain itu Thomas juga mengungkapkan upaya Lapan untuk memberikan citra satelit untuk kementerian dan lembaga.
Lapan berupaya memberikan citra satelit yang diberikan langsung dengan menggunakan lisensi pemerintah untuk seluruh daerah secara gratis.
“Tinggal kementerian dan lembaga menyebutkan citra satelit daerah mana, lapan akan mengupayakan untuk menyediakannya,” ujar Thomas.
