Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata segera menyusun peta jalan pariwisata berkelanjutan di tiga destinasi yaitu Mandalika, Danau Toba, dan Borobudur Yogyakarta dengan menggunakan pinjaman Bank Dunia senilai total USD300 juta.
Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Kementerian Pariwisata Indra Ni Tua menjelaskan, dari total pinjaman tersebut, Kemenpar mendapatkan alokasi sekitar USD37 juta, sedangkan sisanya dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Kita coba kawinkan isu sustainable dengan pariwisata, untuk menyelaraskan dengan SDGs (Sustainable Development Goals), karena SDGs adalah salah satu bahan penyusunan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) pada pemerintahan berikutnya," ujarnya kepada Bisnis, Senin (04/06).
Dia menambahkan, perjanjian pinjaman untuk Indonesia Tourism Development Project (ITDP) tersebut rencananya diteken pada medio Juni-Juli mendatang. Sementara pencairannya diharapkan dapat dilakukan pada tahun depan, untuk menjalankan program yang berlangsung selama empat tahun tersebut.
Dia menjelaskan, salah satu isu yang disoroti adalah mengenai pengelolaan sampah. Nantinya dalam peta jalan yang disusun akan diatur mengenai dukungan teknologi pengelolaan sampah yang diperlukan untuk setiap destinasi, sehingga meningkatnya kunjungan wisatawan tidak akan merusak keindahan destinasi tersebut.
Selain itu, program ITDP itu juga akan mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat lokal di destinasi pariwisata, antara lain dengan menggunakan indeks kebahagiaan sebagai indikatornya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan menikmati langsung buah manis pariwisata.
"Orang yang datang (ke destinasi wisata) bahagia, orang yang kedatangan (turis) juga bahagia," jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya berharap peta jalan yang disusun dengan lintas Kementerian/Lembaga itu dapat selesai pada akhir tahun ini. Pada dasarnya, dia menyebut peta jalan itu hanya mengintegrasikan studi-studi mengenai pengembangan destinasi pariwisata yang telah ada sebelumnya, yang juga disusun dengan menggunakan dana hibah Bank Dunia.
Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono menyatakan, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi dana sekitar USD 261 juta dari total pinjaman USD 300 juta.
Selain menyusun peta jalan, pinjaman ini akan digunakan kegiatan fisik untuk membangunan jaringan jalan dan infrastruktur dasar, serta pengembangan investasi dan penyiapan SDM pariwisata.
Hadi juga menjelaskan sejak tahun lalu Kementerian PUPR diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengawal ITDP bersama dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Pariwisata dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BPIW juga memiliki tanggung jawab menyusun Integrated Tourism Masterplan Program (ITMP) di tiga kawasan wisata tersebut.
“Jadi untuk pertama kalinya Kementerian PUPR menjadi koordinator ITMP untuk mendukung kegiatan fisik dan non fisik untuk pengembangan pariwisata terpadu. Kemudian juga untuk pertama kalinya pemerintah membuat ITMP dengan melibatkan berbagai kementerian terkait,” ujarnya melalui keterangan tertulis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google
News dan WA Channel
