Bisnis.com, NUNUKAN - Kabupaten Nunukan selama ini dikenal sebagai salah satu lokasi penyeberangan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia.
Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Kabupaten Nunukan, Kaltara akan merealisasikan janji memeriksa penumpang kapal yang baru tiba di Pelabuhan Tunon Taka sebagai antisipasi maraknya TKI ilegal ke Negeri Sabah, Malaysia.
"Kami akan lakukan pemeriksaan terhadap penumpang kapal yang baru tiba di Pelabuhan Tunon Taka (Nunukan) habis lebaran Idul Fitri (1439 H) nanti," ungkap Kepala BP3TKI Nunukan, Kombes Pol Ahmad Ramadhani di Nunukan, Selasa (29/5/2018).
Maraknya pemberangkatan TKI ilegal atau tanpa dokumen ke Negeri Sabah akibat tidak ada tindakan tegas.
Selain itu tidak ada upaya konkret dari instansi terkait untuk melakukan tindakan pencegahan karena sulitnya membedakan penumpang lokal tujuan akhir di Kabupaten Nunukan dengan calon TKI tujuan Malaysia.
Ahmad Ramadhani menerangkan, pemeriksaan penumpang yang baru turun dari kapal di Pelabuhan Tunon Taka lebih efektif mendeteksi calon TKI.
Caranya akan bekerja sama dengan instansi lain seperti disdukcapil, Kepolisian dan imigrasi setempat.
Ia mengutarakan, keterlibatan Pemkab Nunukan sangat penting karena nantinya akan dilakukan pemeriksaan KTP terhadap penumpang tersebut.
Jika identitas diri benar-benar beralamat di Kabupaten Nunukan maka tentunya akan diberi jalan.
Namun bila penumpang tersebut memiliki KTP dari luar Kabupaten Nunukan utamanya berasal dari Sulsel, Sulbar dan daerah lainnya yang menjadi sumber TKI kemungkinan besar akan bekerja di Malaysia.
Mantan Kepala BP3TKI Tanjung Pinang, Riau ini menilai, apabila nantinya penumpang tersebut berangkat ke Malaysia tanpa memiliki paspor maka diarahkan ke Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) BP3TKI Nunukan.
Ia mengharapkan, langkah dengan pemeriksaan penumpang yang baru turun dari kapal di Pelabuhan Tunon Taka akan meminimalisir pemberangkatan TKI ilegal khususnya di Negeri Sabah.
Ahmad Ramadhani mengaku sangat prihatin atas banyaknya TKI ilegal yang bekerja di negeri jiran Malaysia yang belum ditemukan solusinya sampai sekarang.
Padahal, pemulangan WNI bermasalah dari negara itu ke Kabupaten Nunukan dengan jumlah hingga ratusan orang hampir terjadi setiap pekan.
"Kalau BP3TKI Nunukan bersama instansi terkait tidak bertindak tegas maka TKI ilegal tetap marak," ujar dia.
Pemulangan TKI dari Negeri Sabah sangat merugikan keuangan negara karena dipulangkan secara gratis atas biaya negara.
