Bisnis.com, NUSA DUA — Rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan, yang akan menjadi referensi para pemangku kepentingan dalam penerapan pengembangan sawit yang berkelanjutan di Indonesia, diharapkan dapat segera diluncurkan.
National Platform Manager UNDP Indonesia Rini Indrayanti mengatakan draf rencana aksi tersebut telah diserahkan ke steering committee, yang terdiri dari instansi pemerintah dan perwakilan pelaku industri.
Penyusunan rencana aksi ini telah berlangsung sejak 2015. Adapun konsultasi publik sudah dilakukan sejak September 2017.
“Draf terakhir sedang disusun dan sedang diurus legalisasinya sehingga kami harapkan bisa diluncurkan segera,” ujarnya.
Hal itu disampaikan dalam The 6th International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE) yang bertemakan Embracing Sustainable Palm Oil: Solutions for Local Production and Global Change, di Nusa Dua, Bali, Kamis (26/4/2018).
Mengacu pada timeline penerapannya, sosialisasi rencana aksi nasional tersebut diagendakan dilakukan mulai Mei 2018. Adapun penerapan program tersebut berlangsung pada 2018-2023.
Baca Juga
Nantinya, rencana aksi ini akan diterapkan di 18 provinsi produsen kelapa sawit di Tanah Air. Di antaranya Riau, Sumatra Utara (Sumut), Kalimantan Tengah (Kalteng), Jambi, Aceh, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Papua, dan Papua Barat.
Rencana aksi ini terdiri dari dua bagian yakni cross cutting issues dan strategic issues. Cross cutting issues mencakup pengembangan basis data petani kecil, meningkatkan awareness mengenai regulasi, meningkatkan koordinasi antarinstansi pemerintah, dan mendukung penegakan hukum di sektor kelapa sawit.
Adapun strategic issues dibagi menjadi empat komponen yakni yang menyangkut kapasitas petani kecil, pengawasan dan pengelolaan pemerintah atas lingkungan, mediasi pemerintah dan mediasi konflik, dan penguatan ISPO serta akses pasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
