Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia aktif mendukung program Reverse Linkages, yaitu salah satu program utama untuk mendukung implementasi dokumen Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2016—2020 yang merupakan dokumen strategi dan instrumen utama kerja sama antara IDB dan Indonesia.
Sebagai negara anggota Islamic Development Bank (IDB), Indonesia ikut aktif dalam Program Reverse Linkage yang merupakan kerja sama pembangunan antara IDB dan sesama negara anggota IDB yang memiliki kemampuan dalam menyediakan keahlian teruji, pengetahuan (know-how), penerapan teknologi, serta best practices yang berorientasi pada hasil untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan sosial.
Melalui keterangan resminya, Kamis (26/4/2018), Deputi bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN Slamet Sudarsono mengatakan bahwa sebagai tindak lanjut implementasi MoU on Reverse Linkage, Pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk memperkuat kerja sama pembangunan internasional dan memfasilitasi pelaksanaan KSST melalui skema Knowledge Sharing.
Salah satu bentuk komitmen pelaksanaannya, adalah penandatanganan Memorandum of Understanding Reverse Linkage oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali Al Madani pada April 2013.
Melalui skema Reverse Linkage, pemerintah telah melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Kyrgyzstan untuk meningkatkan produktivitas di bidang peternakan. Kerja sama ini termasuk banyak disorot karena merupakan salah satu contoh bagaimana Indonesia sukses membantu negara IDB lain dalam kerangka Reverse Linkage.
Sebagai bentuk dokumentasi atas seluruh rangkaian kegiatan, Kementerian PPN/Bappenas dan IDB menggelar peluncuran buku Mapping Indonesias Resource Centers pada Senin lalu dengan mengundang Kementerian/Lembaga, Mitra Pembangunan, Media, CSOs/NGOs, sektor swasta dan akademisi.
Buku ini berisi profil 22 lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia dengan teknologi, keahlian, dan pengetahuan yang sudah diakui, mencakup 12 sektor ekonomi, yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan dan kependudukan, teknik, pelatihan vokasi, perencanaan dan penganggaran, keuangan mikro, transportasi, teknologi tepat guna, industri, perdagangan, dan mitigasi bencana.
Diidentifikasi oleh pemerintah Indonesia, pusat-pusat pengetahuan ini adalah mitra-mitra potensial yang telah menyatakan kesediaannya untuk berkolaborasi melalui program Reverse Linkage IDB dan berbagi pengetahuan mereka agar bermanfaat bagi negara-negara anggota IDB lainnya.
Penerbitan buku bertujuan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dengan memanfaatkan wilayah-wilayah keahlian dan keuntungan kompetitif melalui kerangka Reverse Linkage.
Sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU baru, Pemerintah Indonesia berencana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen pengembangan vaksin kepada Maroko dan Tunisia melalaui program Strengthening Indonesia-Morocco-Tunisia Development Cooperation through Reverse Linkage Program.
Kerja sama ini bertujuan untuk membantu Maroko dan Tunisia dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di bidang farmasi serta memperluas pemasaran life science product dari perusahaan Indonesia ke negara anggota IDB.
“Pola kerja sama ini mendorong kerja sama ekonomi berupa pembukaan pasar baru sekaligus sejalan dengan kebijakan dalam RPJMN untuk meningkatkan peran swasta dalam kerjasama pembangunan,” tutup Slamet.
