Namarin Usul Lelang Operator Pelabuhan Patimban Dibatalkan

Kalangan pengamat maritim menilai rencana lelang operator Pelabuhan Patimban layak dibatalkan. Kementerian Perhubungan disarankan untuk melakukan penunjukkan langsung kepada badan usaha pelabuhan yang punya keahlian dan pengalaman mumpuni.
Rivki Maulana | 15 April 2018 15:14 WIB
Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA -- Kalangan pengamat maritim menilai rencana lelang operator Pelabuhan Patimban layak dibatalkan. Kementerian Perhubungan disarankan untuk melakukan penunjukkan langsung kepada badan usaha pelabuhan yang punya keahlian dan pengalaman mumpuni.

Direktur The National Maritime Institute, Siswanto Rusdi mengatakan investasi Pelabuhan Patimban bernilai besar sehingga keberlangsungan operasi harus dijamin lewat pemilihan operator yang cermat.

"Jadi tutup saja biddingnya. Taruhannya kita berutang jadi sebanyak mungkin kita harus mengendalikan operasionalnya," jelas Siswanto kepada Bisnis.com, Minggu (15/4/2018).

Dia menjelaskan Kemenhub seharusnya memberikan porsi yang lebih besar kepada badan usaha milik negara (BUMN) sebagai perwakilan dari pemerintah. Pasalnya, proyek Pelabuhan Patimban merupakan proyek antaremerintah atau goverment to goverment (G t G). Terlebih, lanjut Siswanto, tidak ada perusahaan swasta yang menonjol dalam dunia kepelabuhan Indonesia.

Siswanto meragukan rekam jejak perusahaan swasta Indonesia dalam mengelola pelabuhan skala besar. Keraguan itu juga tertuju pada perusahaan Jepang karena hingga saat ini, tidak ada perusahaan Jepang dalam sepuluh besar operator global. Publikasi Drewry pada 2016 menunjukkan, operator global terbesar adalah PSA Singapura dengan volume 52,4 juta TEUs, disusul Hutchison (45,6 juta TEUs) dan DP World (40 juta TEUs).

Di Patimban, operator pelabuhan adalah konsorsium yang terdiri dari perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang. Sebanyak 51% saham konsorsium dimiliki perusahaan Indonesia sedangkan 49% dimiliki perusahaan Jepang. Kemenhub melansir, lelang operator akan dibuka pada Mei atau Juni 2018.

Dalam porsi Indonesia, porsi BUMN mencapai 25% sedangkan porsi swasta 26%. Dalam catatan Bisnis.com, komposisi swasta yang lebih besar dari BUMN ini merupakan permintaan Jepang yang disampaikan dalam pertemuan The 8th Vice-Ministerial Meeting in the Transport Sector di Tokyo, November 2017 lalu.

Direktur Kepelabuhan Ditjen Perhubungan Laut, Chandra Irawan sebelumnya mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan dokumen dan administrasi untuk lelang operator. "Mayoritas [di sisi Indonesia] nanti swasta yang lebih besar, sekarang ada beberapa yang sudah masukan [surat ketertarikan]," jelas Chandra.

Pihak swasta yang sudah menyatakan minat menjadi operator pelabuhan adalah PT Astratel Nusantara atau Astra Infra. Direktur Astra Infra, Rahmat Samulo mengatakan pihaknya sudah menyampaikan surat ketertarikan untuk menjadi operator Pelabuhan Patimban secara resmi ke Kemenhub.

 

Tag : pelabuhan patimban
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top