Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan akan terus mendorong perkebunan sawit rakyat untuk mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko Perekonomian, Mudhalifah Machmud mengatakan skema ISPO dibangun secara kredibel untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip kelestarian dalam pengelolaan perkebunan yang dapat diterima pasar internasional.
"Kebijakan sertifikasi ISPO wajib bagi pelaku usaha industri sawit Indonesia termasuk perusahaan dan sawit rakyat,” katanya Senin, (19/3).
Menurutnya dengan kewajiban ini akan menjamin implementasi ISPO dapat selaras dengan usaha menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati.
Menurut laporan the observatory of economic complexity, nilai ekspor kelapa sawit menduduki peringkat utama komoditas ekspor nasional mengalahkan batubara, minyak dan gas. Laporan tersebut mencatat nilai ekspor kelapa sawit mencapai US$14,4 atau 10,2% dari total ekspor nasional.
Namun kegiatan produksi kelapa sawit indonesia menuai banyak kritik dari konsumen internasional karena dianggap melakukan praktik tidak berkelanjutan (sustainable). Oleh sebab itu, ISPO diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas keraguan pasar terhadap tata kelola perkebunan kelapa sawit.
