Bisnis.com,JAKARTA—Setelah menyelenggarakan dialog nasional penyelenggaraan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), The Housing and Urban Development Institute memberikan sejumlah rekomendasi untuk berbagai pihak.
Ketua HUD Institute Zulfi Syarief Koto mengatakan beberapa rekomendasi itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku instansi yang diberi mandat dan kewenangan oleh negara harus menjadi kondektur penyelenggara perumahan rakyat yang melibatkan banyak stakeholders. Pasalnya banyaknya stakeholders perumahan rakyat ini sebetulnya merupakan potensi yang kuat tetapi sekaligus juga menjadi masalah apabila tidak dikoordinasikan dengan baik.
Selanjutnya, untuk menjadi konduktor yang sukses, Kementerian PUPR harus memiliki alat koordinasi yang kuat, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Perumahan Rakyat, atau Rencana Strategis Perumahan Rakyat, yang di dalamnya memuat sasaran target jumlah rumah yang akan dibangun, khususnya rumah untuk MBR, sasaran lokasi pembangunan rumah (tingkat kabupaten/kota) dan sasaran waktu penyelesaian pembangunan, serta pelaku pembangunan rumah dimaksud.
Dengan berpegang kepada rencana tersebut, Kementerian PU Pera mengkoordinasikan seluruh stakeholders terkait dalam suatu alunan irama penyelenggaraan perumahan rakyat yang harmonis, terpadu dan terjadwal.
Zulfi mengatakan perlunya membuktikan pemihakan kepada MBR dengan memastikan tata kelola yang baik dalam pembangunan perumahan MBR dengan memastikan adanya NSPK sebagai rujukan dalam penatalaksanaan penyelenggaraan perumahan MBR.
Hal itu mencakup persediaan tanah, perencanaan (Site Plan, Rumah dan PSU), perizinan, bantuan dan kemudahan, pembangunan (Bangunan rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum/PSU nya), Pemasaran, PPJB/ AJB, Pemanfaatan dan Pengendalian serta serah terima perumahan (Konsumen dan Pemda), termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan system pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
Baca Juga
Selain itu pentingnya penyelengaraan perumahan rakyat khususnya perumahan MBR sebagai urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mengadvokasi pelimpahan urusan perumahan dan permukiman MBR sebagai urusan Pemerintah Daerah.
Hal itu dengan mengusulkan berupa minimal Peraturan Presiden (Perpres) yang sangat berkaitan dengan Bantuan dan Kemudahan dari pemerintah (Pusat dan Daerah) sebagai dasar dalammewujudkan Kemitraan dan Kerja Sama yang setara dan sinergis antara Pemerintah dengan Badan Usaha dan Masyarakat itu sendiri.
Di sisi lain juga pentingnya pemahaman developer terhadap penataan ruang.Dalam penentuan lokasi perumahan bagi MBR hendaknya memperhitungankan dan menganalisa daya dukung dan daya tampung suatu wilayah dan Kawasan tersebut, dimana seharusnya zonasi penyediaan perumahan bagi MBR telah dimasukkan dalam perencanaan RTRW dan RDTR kabupaten serta kota dan sekaligus perhitungan tersebut dikaitkan dengan skenario pengembangan PDRB dan PDRB/kapita dalam suatu kabupaten dan kota yang bersangkutan.
Masih berkaitan dengan pengembang, diharapkan adanya pemahaman developer tentang jasa konstruksi secara benar yang berkaitan dengan kreatifitas dan inovasi yang bertanggung jawab berkaitan dengan Teknik (Site Plan dan Design Bangunan), Teknologi (Pembangunan) dan Pemanfaatan Bahan dan Komponen Bangunan Strategis yang sesuai dengan karakteristik daerah/kearifan lokal.
“Kami juga mendesak segera dibentuknya lembaga bank tanah untuk perumahan rakyat/MBR dalam rangka mengembangkan KASIBA dan LISIBA serta pengembangan Perumahan Skala Besar. Mengembangkan Kebijakan Pembiayaan Inovatif (termasuk lembaga pembiayaan non bank) untuk mempermudah akses MBR (formal dan informal) kepada perumahan yang layak dan terjangkau, yang didukung dengan kesediaan sumber dana jangka panjang dan berbiaya rendah,” imbuhnya.
