Bisnis.com, JAKARTA--Badan Koordinasi Penanaman Modal memperluas implementasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) di 15 kawasan industri guna mendorong percepatan pelaksanaan berusaha di Indonesia.
Dengan demikian, KLIK telah hadir di 47 kawasan industri.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan penambahan 15 kawasan industri sebagai bagian dari KLIK menambah daftar kawasan industri yang dapat dimanfaatkan oleh investor yang ingin melakukan percepatan konstruksi investasinya.
“Tambahan 15 kawasan industri sebagai lokasi implementasi KLIK dengan total lahan industri tersedia seluas 1.459,85 ha yang berlokasi di 8 provinsi dan 12 kabupaten/kota, dimana terdapat tambahan 2 (dua) provinsi dan 8 (delapan) kabupaten/kota,” ujarnya dalam keterangan resmi kepada media terkait Peluncuran Implementasi Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi di Yogyakarta, Selasa (13/3/2018).
Menurut Thomas, payung hukum dari peluncuran tersebut ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Kepala BKPM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua SK Kepala BKPM No. 24 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Industri Tertentu untuk Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi.
“Dengan demikian, total hingga saat ini menjadi 47 Kawasan Industri yang telah ditetapkan sebagai lokasi implementasi KLIK dengan total lahan tersedia seluas 14.996,85 ha,” lanjutnya.
Kawasan Industri tersebut berlokasi di 12 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, Jawa Tengah, JawaTimur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan) dan 25 kabupaten/kota (Kendal, Kota Semarang, Demak, Gresik, Tuban, Sidoarjo, Bantaeng, Kota Makassar, Tangerang, Serang, Kota Cilegon, Bekasi, Purwakarta, Jakarta, Sumedang, Karawang, Bogor, Deli Serdang, Kota Batam, Bintan, Kota Dumai, Siak, Kota Balikpapan, Padang Pariaman, Bantul).
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga hadir dalam peluncuran tersebut mengapresiasi seluruh pihak baik para Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah hadir dan menyukseskan implementasi KLIK tersebut.
“Perkembangan sektor industri yang semakin strategis dengan tantangan industri modern 4.0 membutuhkan langkah aktif pemerintah untuk menyediakan lokasi bagi industri-industi yang berorientasi ekspor, high tech dan lifestyle,” paparnya.
Airlangga menilai perlunya perluasan kawasan KLIK diseluruh kawasan-kawasan industri yang sudah dibangun di daerah-daerah terutama di luar Pulau Jawa sehingga tercapai pemerataan di seluruh Indonesia.
Sementara itu Wakil Gubernur DI Yogyakarta Sri Paku Alam X menyambut positif ditetapkannya 15 kawasan industri yang ditetapkan dalam implementasi KLIK tahap III tersebut.
“Kami mengapresiasi BKPM, kementerian teknis terkait dan lintas sektor serta seluruh jajaran dalam pemerintah daerah yang secara bersama-sama ikut menciptakan iklim investasi yang kondusif,” pungkasnya.
Awal mula kebijakan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) dilaksanakan sebagai tindak lanjut Paket Kebijakan Jilid II tanggal 29 September 2015. KLIK diluncurkan pada tanggal 22 Februari 2016 di Istana Negara oleh Presiden RI.
KLIK merupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada investor setelah memperoleh Pendaftaran Penanaman Modal (Pendaftaran Investasi/PI) beser ta 7 (tujuh) paket ijin dan pemenuhan persyaratan ( checklist ), yang diterbitkan oleh PTSP Pusat atau PTSP daerah, dapat langsung melakukan konstruksi.
