Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan subsidi diangggap belum mencerminkan keadilan. Pasalnya, beberapa kelompok masyarakat yang tak menikmati subsidi, misalnya, masyarakat yang belum teraliri listrik, tak mendapatkan kompensasi dari subsidi yang digelontorkan pemerintah.
Iwa Garniwa, Guru Besar Fakultas Teknik Indonesia, mengatakan dalam konteks listrik, rasio elektrifikasi di Indonesia cenderung membaik. Namun demikian, penerapan subsidi listrik masih cenderung belum adil, karena masyarakat yang belum menikmati listrik tak terjangkau subsidi.
"Ada kesalahpahaman mengenai subsidi. Dalam BBM juga demikian, seharusnya saudara kita yang sekolah dengan jalan kaki juga harus diberikan kompensasi," kata Iwa dalam diskusi Forum Kebangsaan di Universitas Indonesia, Kamis (8/3/2018).
Pola pengelolaan subsidi yang demikian, lanjut Iwa, seharusnya segera diubah. Artinya, setiap subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah harus bisa mencerminkan keadilan bagi masyarakat yang menikmati subsidi maupun yang tak terjangkau subsidi.
Adapun persoalan subsidi menjadi perdebatan hangat akhir-akhir ini, ketika pemerintah memberi sinyal untuk menaikan anggaran subsidi energi. Alasan utama penaikan subsidi salah satunya adalah lonjakan harga minyak di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Rencana penambahan anggaran subsidi itu pun memicu sejumlah kontroversi mulai dari anggapan bahwa kebijakan itu terkait dengan momen tahun politik, tetapi di satu sisi penambahan subsidi itu dianggap sebagai sinyal buruk dalam pengelolaan anggaran.
