Bisnis.com, JAKARTA— Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian meminta dukungan dari seluruh pihak dalam menghadapi beragam isu negatif yang menerpa komoditas perkebunan Indonesia, khususnya sawit.
Bambang menyebutkan, beragam isu negatif yang muncul tersebut merupakan bentuk persaingan komoditas oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki majunya perkebunan Indonesia.
“Banyak pesaing komoditi ini tidak menghendaki industri perkebunana Indonesia maju. Bukan hanya [industri] kelapa sawit, begitu juga dengan kakao, kopi, pala, lada, cengkeh, dan lain-lain. Namun, terpaan yang paling tinggi adalah di kelapa sawit karena kelapa sawit sebagai tanaman plg produktiv menghasilkan pangan dan energi,” paparnya.
Menurut Bambang, jika berfikir secara objektif dan rasional, seluruh pihak, juga di luar Indonesia, seharusnya setuju dan berkontribusi dalam melindungi kelapa sawit Indonesia. Pasalnya, di saat energi berbasis fosil yang terbatas kelak habis, maka sawit merupakan salah satu alternatif sumber energi baru terbarukanyang perlu diperhitungkan sebab di antara sejumlah sumber energi nabati yang ada saat ini, komoditas ini menjadi yang paling produkti baik sebagai penghasil energi juga pangan.
Dia menambahkan bahwa melindungi kelapa sawit Indonesia merupakan bagian integral untuk mengamankan hutan tropis dunia. Pasalnya, dibandingkan komoditas penghasil energi lain seperti bunga matahari dan rapseed, sawit juga dinilai lebih efisien dan lebih efisien danramah lingkungan.
“Kita bandingkan rapsid, bunga matahari yang setiap tiga bulan harus dibongkar lagi, ada risiko erosi, sementara kelapa sawit dengan kemampuan menyerap air yang tinggi tidak membiarkan setets air hujan mengalir ke laut… Kalau kita kehilangan sawit dari Republik Indonesia, di saat energi habis kita akan kebingungan dan pilihan pada komoditas lainnya justru berisiko terhadap lingkungan,” tegas Bambang.
Kendati demikian, dia tak menampik bahwa tata kelola perkebunan kelapa sawit dalam negeri memang masih memiliki kekurangan di sana sini dan perlu pembenahan. Untuk itu, dia mengimbau agar perusahaan pemilik perkebunan dan industri kelapa sawit bisa melaksanakan tata kelola perkebunan sawit dengan taat menaati seluruh azas dan peraturan yang ada serta bisa membantu petani petani di sekitarnya.
Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi celah bagi pihak lain yang tidak menyukai perkembangan sawit Indonesia.
“Aturan-aturan yang telah digariskan baik dari undang-undang, Permentan dan berbagai regulasi yang mengatur tentang perkelapasawitan, mari kita taati dgn baik,” ajaknya.
Seperti diketahui, belakangan komoditas sawit Indonesia memang mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak. Beragam isu seperti deforestasi, kebakaran gambut, dan kemiskinan petani menjadi isu yang kerap dihubungkan dengan sawit.
