Bisnis.com, JAKARTA - “Bisa dikatakan, 8 dari 10 warga Indonesia mempersepsi adanya ketimpangan.” Inilah salah satu temuan dalam survei terbaru yang dilakukan International NGO Forum on Indonesian Development terkait ketimpangan sosial di Tanah Air.
Namun jika mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 masih tergolong baik-baik saja karena mencapai 5,07% atau naik sangat tipis dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya 5,03%.
Kurang dari seminggu berselang, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa ketimpangan sosial justru meningkat. Hal ini memunculkan hipotesis bahwa naiknya pertumbuhan ekonomi tak berbanding lurus dengan membaiknya kesejahteraan sosial.
Pengukuran ketimpangan sosial 2017 berdasarkan persepsi warga ini jelas berbeda dengan data ketimpangan yang resmi dirilis oleh BPS. Pada September 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran–yang diukur dengan rasio gini–mencapai 0,391. Angka tersebut turun tipis, bahkan cenderung stagnan dibandingkan dengan posisi pada September 2016 sebesar 0,394.
Metode pengukuran ketimpangan memang selalu menjadi perdebatan. Meskipun demikian, tidak ada salahnya untuk melihat data tersebut sebagai pertimbangan bagi para pemangku kebijakan. INFID melakukan survei terhadap 2.500 orang responden di 34 provinsi dengan menggunakan kuesioner, selama Agustus--Oktober 2017.
Penelitian yang diketuai oleh Bagus Takwin ini, dikutip pada Selasa (20/2/2018), menemukan indeks ketimpangan sosial pada 2017 sebesar 5,6, naik dari posisi sebelumnya 4,4. Indeks ini menunjukan setiap warga menilai ada 5-6 ranah yang timpang di Indonesia. Secara keseluruhan, 84% responden yang diteliti mempersepsikan adanya ketimpangan setidaknya pada satu ranah.
Ketimpangan sosial, masih dalam hasil survei tersebut, dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah, baik itu di Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, maupun Indonesia Timur. Kendati demikian, ketimpangan paling tinggi berada di Indonesia Timur dengan nilai indeks 6,57. Artinya, ada ketimpangan 6-7 dari 10 ranah sumber ketimpangan.
Secara keseluruhan, sumber ketimpangan di masyarakat terletak pada ranah penghasilan dengan porsi 71,1% warga. Selanjutnya yakni kesempatan bekerja (62,6%), rumah (61,2%), harta benda (59,4%), kesejahteraan keluarga (56,6%), tingkat pendidikan (54%), kualitas tempat tinggal (52%), keterlibatan dalam politik (48%), hukum (45%), dan kesehatan (42,3%).
Persepsi ini, menurut Bagus, harus diatasi, terlepas dari keadaan aktual memang terjadi ketimpangan atau tidaknya. Hal ini dikarenakan persepsi mengenai ketimpangan dan kemiskinan bisa berdampak pada penghayatan subjektif yang membawa keputusan tidak efektif, mengancam kesehatan, maupun menghasilkan ketidakstabilan.
