Bisnis.com, JAKARTA -- PT Astratel Nusantara atau Astra Infra bakal berpartisipasi dalam lelang operator Pelabuhan Patimban, Jawa Barat.
Perusahaan swasta nasional akan mempunyai porsi signifikan dalam perusahaan yang akan menjadi operator pelabuhan tersebut.
Direktur Astra Infra Rahmat Samulo mengatakan pihaknya sudah menyampaikan surat ketertarikan untuk menjadi operator Pelabuhan Patimban secara resmi ke Kementerian Perhubungan.
Astra Infra juga siap bekerja sama dengan pihak lain di perusahaan yang akan menjadi operator Pelabuhan Patimban.
"Kami sangat welcome bekerja sama dengan pihak-pihak yang dapat menjamin kesuksesan Patimban secara jangka panjang untuk kepentingan daya saing Indonesia di kancah internasional," jelasnya kepada Bisnis.com, Selasa (13/2/2018).
Dia menambahkan, Pelabuhan Patimban merupakan proyek strategis untuk menigkatkan daya saing ekspor nasional. Oleh karena itu dia berharap seluruh pemangku kepentingan bisa bersinergi untuk memajukan Pelabuhan Patimban.
Direktur Kepelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Chandra Irawan menyatakan tengah mempersiapkan dokumen dan administrasi untuk lelang operator.
"Mayoritas [di sisi Indonesia] nanti swasta yang lebih besar, sekarang ada beberapa yang sudah masukkan [surat ketertarikan]," jelas Chandra, Selasa.
Sebagaimana diketahui, perusahaan Indonesia akan menguasai 51% saham operator Pelabuhan Patimban sedangkan sisanya dimiliki perusahaan asal Jepang.
Dari sisi Indonesia itu, sebanyak 26% akan diberikan kepada perusahaan swasta nasional sedangkan sisanya BUMN.
Pelabuhan Patimban bakal dibangun dalam tiga tahap, dengan tahap pertama terbagi dalam dua fase.
Di tahap pertama, Pelabuhan Patimban bakal memiliki terminal kendaraan yang bisa menampung 360.000 unit per tahun. Tahap pertama juga mencakup terminal peti kemas dengan kapasitas 800.000 TEUs.
Kemenhub menargetkan tahap pertama Pelabuhan Patimban bisa beroperasi Maret 2019.
Proyek Pelabuhan Patimban dibiayai pinjaman dari Jepang 118,9 miliar YEN atau setara Rp14,2 triliun. Jepang mematok bunga pinjaman 0,1% dan jasa konsultasi 0,01% dengan durasi pinjaman 40 tahun.
Pinjaman dari Jepang bakal dikucurkan bertahap sesuai progres konstruksi.
